Istri Wali Kota Nonaktif Padang Panjang Dituntut 3 Tahun Penjara

Maria Feronika, istri Wako nonaktif Padang Panjang.

[divide]

Padang Panjang (Nadariau.com) – Maria Feronika, istri Wako nonaktif Padang Panjang, Hendri Arnis dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tidak hanya kurungan penjara, Maria juga diminta membayar uang pengganti Rp167 juta dan denda Rp100 juta. Jika tak mampu membayar uang pengganti, hartanya akan disita oleh negara.

Sama dengan Maria, Richi Lima Saza yang sama-sama terjerat dalam kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga rumah dinas Wako Padang Panjang juga dituntut tiga tahun penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (21/5). “Kedua terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, dan dituntut tiga tahun penjara,” terang JPU Syahrul dalam tuntutannya yang dibacakan di depan majelis hakim.

Dijelaskan Syahrul, Jika tidak mampu membayar denda Rp100 atau subside, JPU meminta majelis hakim menambah hukuman maria tiga bulan. Sedangkan uang pengganti Rp167 juta harus dibayar dalam jangka satu bulan setelah putusan tetap. “Dalam jangka satu bulan tidak dibayar, maka jaksa dapat menyita harta beda untuk dilelang. Jika harta itu tidak mencukupi maka subsider enam bulan penjara,” katanya lagi.

Lebih lanjut dikatakannya, terdakwa dijerat Pasal 3 jo 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atas tuntutan dari JPU tersebut, terdakwa Maria Feronika yang didampingi penasehat hukumnya, Delfika Yuliandra Cs dan Rici didampingi, PH Amiruddin cs akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis. Untuk itu meminta waktu kepada majelis hakim. “Baiklah kita tunda sidang dan buka kembali pada Rabu (30/5), dengan agenda pledoi,” kata Hakim Ketua R Ari Muladi didampingi hakim anggota Srihartati dan Zaleka.

Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan, kasus ini berawal sejak awal 2014 lalu, dimana Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padangpanjang memperoleh anggaran Rp360 juta. Uang tersebut lalu digunakan untuk membayar upah 12 pekerja dengan masing-masing pekerja memperoleh upah Rp45 ribu perhari.

Kemudian, Maret 2014, dilakukan penggantian penjabat pengawas kebersihan Rumdis Wako dan Wawako Padangpanjang, yang sebelumnya dijabat saksi Zulherman, dan digantikan oleh Rhici Lima Saza. Dalam pekerjaannya, pengawas bertanggungjawab mengelola absensi serta nama-nama petugas kebersihan, dan membawa daftar tersebut ke bendahara untuk pencairan gaji.

Berdasarkan daftar, terdapat beberapa nama pekerja dalam daftar hadir Maret hingga Desember 2014, yang tidak pernah bekerja di rumah dinas tersebut. Nama-nama itu antara lain, Nofrita, Febri Yanti, dan Nurhayati. Selain itu, juga terdapat nama-nama pekerja yang telah berhenti, tetapi gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu atas nama Suhendrik, Hendri, Amel Zola, dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan terdakwa Richi atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Tindakan itu lebih dulu diawali dengan memasukkan nama-nama tersebut oleh Maria dengan meminta fotocopy KTPkepada yang bersangkutan. Setiap bulan, nama-nama pekerja fiktif dan yang berhenti tersebut seharusnya disampaikan oleh Rhici kepada bendahara, dan melaporkan hal tersebutkepada Sekretaris Daerah Padangpanjang. Namun, informasi perihal nama-nama pekerja yang berhenti hanya diberitahukan Richi kepada Maria.

Tidak hanya itu, untuk pekerja yang setiap bulannya menerima gaji, juga dilakukan pemotongan oleh terdakwa Maria dengan berbagai alasan. Sehingga setiap pekerja menerima gaji dalam jumlah yang berbeda-beda

Selanjutnya, pada 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang memperoleh anggaran senilai Rp540 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar upah 12 pekerja yang masing-masing menerima upah Rp75 ribu perhari, dengan sistempembayaran gaji yang sama dengan sistem pada 2014. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Haluan/nrc)