DPRD Riau Ingatkan Jangan Ada Muncul Masalah Baru Setelah Penerapan PPKM

Pekanbaru (Nadariau.com) – DPRD Provinsi Riau mengingatkan kepada Pemerintah, bahwa jangan sampai ada muncul masalah baru, setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Riau.

Pasalnya dalam penerapan dilapangan, dilihat jalan utama (Jalan protokol) disekat. Namun di jalan altetnatif tidak, sehingga terjadi penumpukan kendaraan akibat macet.

Kemudian, Sholat Jumat di beberapa masjid ditiadakan dan mall ditutup. Sedangkan ditempat suntik vaksin maupun di Posko pembagian Sembako dibuka, maka terjadi penumpukkan masyarakat akibat menunggu antrian.

Sementara, permasalahan yang bakal terjadi, diantaranya adalah masalah penambahan penyebaran Covid-19, peningkatan pengangguran dan bertambah rakyat miskin akibat tidak bisa bekerja.

“Jadi, jika PPKM ini benar-benar diterapkan, maka petugas PPKM harus bisa menerapkan dengan tetatur dan solusi. Agar tidak muncul masalah baru setelah masalah pertama selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Sabtu (31/7/2021).

Menurut Hardianto, beberapa kabupaten/kota di Riau, wajar masuk dalam kriteria penerapan PPKM. Baik PPKM level 3 maupun 4.

Namun, sebaiknya dalam penerapan ini benar-benar dilakukan secara teratur. Salah satunya, Pemerintah harus bisa menyetop segala kegiatan masyarakat.

Kemudian selama penyekatan jalan, petugas harus bisa membuat rekayasa lalu lintas jalan. Supaya bisa mengalihkan arus lalu lintas ke jalan lain. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan akibat macet.

Disisi lain, jika Pemerintah ingin memberikan bantuan untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat penerima manfaat (tidak mampu), maka DPRD Riau siap mendukung anggaran tersebut di APBD Riau.

Diakui, hingga sekarang memang belum ada anggaran khusus untuk bantuan masyarakat di APBD Riau. Sehingga Pemprov Riau tidak bisa memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.

“Jadi, solusinya tinggal dibicarakan saja. Kami (DPRD) siap mendorong Pemerintah dalam program memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dan juga mendukung pemberian bantuan untuk masyarakat penerima manfaat di Riau. Agar tingkat kemiskinan tidak bertambah,” tegas Hardianto. (alin)