Pekanbaru (Nadariau.com) – Pemilihan Umum (Pemilu) bisa memecah belah satu keluarga. Karena Pemilu dapat meningkatkan emosi seseorang untuk memenangkan jagoanya menjadi kepala daerah. Sehingga mereka tidak memperdulikan orang disekitar.
Agar jangan sampai terjadi perpecahan dalam satu keluarga, pertemanan, lembaga dan SARA, maka PW Pemuda Muhammadiyah Riau menyelenggarakan Diskusi Series 1. Sebab jika terjadi kesakitan, kemalangan atau kesusahan tidak mungkin jagoan tersebut akan memberikan bantuan, tetapi sudah pasti orang terdekatnya yang membantunya.
Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Pemuda Muhammadiyah Riau, Infa Wilindaya menjelaskan, selain dosen dan mahasiswa, kegiatan itu diikuti oleh Organisasi Kepemudaan serta Organisasi Otonom Muhammadiyah.
Diskusi ini dilatari harapan pemuda Muhammadiyah agar pilkada yang akan digelar di Riau berjalan lancar. Jangan sampai ada konflik SARA dan sebagainya.
Apalagi potensi konflik itu sudah ada. Misalnya di Kuansing yang pernah ada aksi bakar membakar terkait Pilkada beberapa waktu lalu. Dan banyak daerah lain yang telah menyebabkan korban jiwa akibat mempertahankan salah seorang calon kepala daerah didukungnya.
Nanti, Pemuda Muhammadiyah akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan ke penyelenggara Pemilu dan pasangan calon. Salah satu rekomendasi agar tidak ada praktik mahar dalam Pilkada. Karena mahar itu termasuk suap.
Diharapkan semua pihak menjaga suasana pilkada kondusif. Baik dari komunikator politik, pengamat, maupun tim sukses. Diimbau masyarakat saling menahan diri, jangan sampai ada isu negatif bahkan kampanye hitam.
“ASN juga diminta menjaga netralitasnya. Kepala daerah yang maju pilkada, tambah Infa juga diminta tidak memobilisasi ASN dalam kampanye atau agenda politik,” kata Infa dalam diskusi itu, Jum’at (19/01/2018).
Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan SAg MPdI mengakui, perkembangan demokrasi pasca reformasi melahirkan kebebasan berpendapat dan berbicara. Termasuk menjadi awal semakin besarnya kebebasan pers.
Namun, hal itu akhir-akhir ini justru menjadi penyebab munculnya beberapa dampak negatif. Sebab kebebasan yang terjadi saat ini sudah melampaui ekspektasi di era reformasi.
Karena itu, kebebasan pers bisa berdampak negatif dengan makin maraknya penyebaran hoaks atau berita bohong, kampanye hitam dan sebagainya ketika pemilu.
Sementara dari sisi positifnya, kata Rusidi, demokrasi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak menjadi rujukan banyak negara. Khususnya bagi negara Islam yang tengah bergerak menuju demokrasi.
Sekarang, karena setiap kali Pemilu selalu ada kecurangan dan masalah maka disepakati menambah elemen penyelenggara Pemilu selain KPU. Yaitu, Bawaslu.
Adanya Bawaslu ini merupakan hal unik. Karena, di negara yang menganut sistem demokrasi yang asli, ternyata tidak mengenal lembaga pengawasan Pemilu.
“Namun, di Indonesia, lembaga pengawas Pemilu diperlukan karena tak terlepas dari adanya pelanggaran dalam pesta demokrasi,” kata Rusidi dalam keterangnya dalam diskusi.
Dijelaskan Rusidi, ada dua golongan orang golput. Pertama alasan ideologis. Misalnya calon kepala daerah tak sesuai harapan atau tidak sesuai dengan tipenya.
Ada juga yang golput karena sistem. Misalnya, karena tidak punya e-KTP yang untuk memilikinya tergantung pada sistem. Kemudian, ada juga masalah pada kampanye. Dimana, ada pergeseran ke kampanye di media sosial. Ironisnya perubahan ini tidak disertai dengan regulasi yang mengaturnya.
“Tidak ada aturan kampanye di media sosial. Yang ada hanya pengakuan terhadap metode kampanye. Tetapi, apa yang boleh atau tidak, belum diatur,” ujarnya
Diskusi yang mengangkat tema mewujudkan Pilkada Riau yang bermarwah dan bermartabat. Selain Rusidi, ada dua narasumber lagi yang dihadirkan. Yaitu, Dekan Fisip Universitas Riau, Drs Syafri Harto MSi dan Pengamat Komunikasi Politik Riau, Jupendri SSos MIKom. (ind)
