Kampar (Nadariau.com)- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar, Repol menyikapi tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diakumulasikan senilai 7 Miliar Rupiah.
Repol menyebutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak serius mendukung program Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang.
Menurutnya, untuk membayarkan utang yang jumlah demikian tak begitu besar jika melihat besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya kira kalau cuma 7 miliar tak seberapa, angka segitu tak besar. Ini soal kesehatan masyarakat, menyangkut nyawa, tak seberapa untuk membantu yang sedang sakit,” ungkap Repol, kepada Nadariau.com, Senin 26 April 2021 malam.
Kendati begitu, pihaknya menilai kinerja RSUD sudah sangat bagus, perubahannya pesat. Bahkan kata dia, pasien non Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) tetap mendapat perlakuan yang sama.
“Sebetulnya dengan pola direktur RSUD sekarang kita patut apresiasi bahwa semangatnya luar biasa, ketika masyarakat yang tidak punya BPJS tetap mereka tetap melayani. Nah, kebanyakan ditanggung oleh Jamkesda, soal administrasi menyusul, beda dengan dulu, ” imbuhnya.
Sebaliknya Ketua DPD II Golkar itu sangat menyayangkan pemerintah daerah tidak mengikuti semangat yang dibangun oleh RSUD tersebut dalam rangka.
“Saya sudah coba tanya langsung ke Dinas Kesehatannya, mereka bilang memang tidak dianggarkan. Disitulah lemahnya, sekali lagi saya tekankan Pemda tak punya semangat, mereka tidak maksimal dalam membantu program rumah sakit,” tegas Repol.
Menguak mengenai Biaya Layanan Umum Daerah (BLUD), Repol menepis, tak boleh dikaitkan dengan Jamkesda.
“BLUD ya BLUD, tak boleh dikaitkan dengan Jamkesda, rusaklah pemikiran eksekutif kalau berpikir dengan adanya BLUD mereka bisa mengabaikan kewajibannya, soal penyelenggaraan kesehatan ini tanggungjawab daerah,” tutupnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kampar, Zumrotun saat dikonfirmasi sudah mengadakan hearing dengan dinas terkait, berujar untuk tahun 2021 akan dianggarkan satu miliar rupiah.
“Ternyata di tahun 2021 dianggarkan satu miliar rupiah alasannya karena uang gak cukup TAPD hanya memberikan segitu, tapi bukan untuk RSUD saja, melainkan dipergunakan membayar RS Petala Bumi juga, sebab pasien Jamkesda ada pelayanan ke sana,” tuturnya.
“Sejauh ini untuk rumah sakit lain tak ada utang, mereka cuma berutangnya kepada RSUD, mungkin karena dianggap sesama pemerintah,” tambahnya lagi.
Zumrotun sudah menekankan, agar serius dalam memperjuangkan ke TAPD hingga bupati untuk usulan tersebut.
“Saya bilang, kalau memang tidak tembus sama TAPD, silahkan sampaikan dengan bupati terkait budget, Dinkes berjanji untuk menyampaikan, bagaimana kedepannya, tidak mungkin utang melulu, gitu,” ucapnya.
Pelakasana harian Dinkes Kampar, Rahmat, saat dihubungi belum bisa memberikan keterangannya.
“Saya masih pusing, maklum baru selesai hearing dengan Komisi II, nanti saya telepon kembali ya,” cetusnya sembari menutup telpon genggamnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya menghubungi TAPD untuk memberikan keterangan resmi (Dika/DW).
