Agun Gunanjar Sebut Pemerintah Terlambat Sikapi Pinjol

Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa

JAWA BARAT – Maraknya pembiayaan ilegal atau dikenal dengan sindikat pinjaman online  (pinjol) sudah sangat meresahkan masyarakat saat ini, modus pencairan mudah membuat si peminjam tertipu namun akhirnya di buat sensara dengan cara menagih yang terkesan memaksa dan mengancam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian serius atas masalah pinjol ini, menurut presiden telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut. Perputaran dana atau omzet dari pinjol juga telah mencapai Rp 260 triliun.

Jokowi meminta OJK  dan Keminfo untuk mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi dalam membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius bagi masyarakat.

Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa memberikan tanggapannya terkait sikap pemerintah yang dinilainya terlambat dalam mengatasi pinjol, padahal, dirinya sendiri telah membuat pernyataan tentang Pinjol dua tahun lalu.

“Ekonomi itu sesuatu yang merancang daya orang ingin cepat. Bagaimana tidak tertipu, penguasaan teknologinya tidak tahu, mana ini legal dan mana ini ilegal,” ujar Agun du Ciamis, Senin (18/10/2021).

Seharusnya, pemerintah sudah mengantisipasi begitu digitalisasi muncul. Antisipasinya tentang keamanan dan melindungi rakyat agar tidak tertipu sindikat pinjol (pinjaman online) ilegal.

“Masa melindungi rakyat harus tertipu dulu, ini jelas terlambat,” tutur Anggota DPR RI Dapil Jabar X dari Fraksi Partai Golkar ini.

Agun berpesan kepada masyarakat supaya bisa ramah dan cermat lagi dengan teknologi, jangan terlalu mudah dan gampang terima tawaran murah.

“Lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang digitalisasi ini baik positif maupun negatifnya. Jadi jangan yang enak-enaknya saja,” pungkasnya.

Editor : Apon