Pansus Pajak Daerah DPRD Bersama Bapenda Riau Kunker ke KID Dumai

Dumai (Nadariau.com) – Rombongan Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah Riau melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kawasan Industri Dumai (KID) di daerah Pelintung, Dumai, Sabtu (31/7/2021).

Pansus Pajak Daerah DPRD Riau ini dipimpin oleh Sugeng Pranoto selaku ketua. Yang diikuti sejumlah anggota Pansus antara lain Syamsurizal, Manahara Napitupulu, Yanti Komalasari, Mira Roza, Sardiono, Agus Triansyah dan Sofyan Siroj.

Sementara itu, juga ada pihak Bapenda yakni, Kabid Pajak Daerah Bapenda Riau M Sayoga, Kepala UPT Bapenda Dumai Rudi, Kasubag TU Merika Febrida, Kasie Penerimaan H Buyung, Kasie Penagihan Nasrul Syah, bahkan Kasatlantas Polres Dumai AKP Akira Ceria, SIK.

Dikesempatan itu, Pansus Pajak Daerah DPRD Riau menyambut baik respon dari Wilmar Grup didalam mendukung surat edaran Gubernur Riau (Gubri), terhadap truck non BM dimutasi jadi BM.
“Dalam kunjungan ini, perusahaan respon surat edaran Gubri,” ujar Sugeng.

Ketua Pansus Pajak Daerah DPRD Riau, ini menjelaskan, hal itu diketahui ketika berdialog bersama dengan manajement Wilmar Grup di Pelintung.

Tentu, sangat menyambut baik yang dilakukan Wilmar Grup. Karena mereka mendukung upaya tim Pansus Pajak Daerah.

“Tentu kita menyambut baik langkahnya Wilmar Grup. Karena, mendukung upaya tim Pansus didalam rangka peningkatan PAD Provinsi Riau. Maka, itu jadikan role model perusahaan di Provinsi Riau yang belum merespon himbauan Gubri,” kata Sugeng, Politisi PDI-P ini.

Anggota Komisi III DPRD Riau menyebut bahwa Kunker ke KID ini, yang bertujuan dalam halnya untuk memastikan respon perusahaan terhadap akan surat edaran Gubri menghimbau halnya mutasi truck-truck besar non BM menjadi BM. Sebab, ada Pansus Pajak Daerah.

Hal senada itu juga disampaikan Kabid Pajak Daerah Bapenda Riau, M Sayoga didampingi Kepala UPT Bapenda Dumai Rudi saat dikonfirmasi terpisah. Disebut dia, dalam hal ini PT KID sepaham akan Pansus Pajak Daerah DPRD Riau, upaya mutasi kendaraan non BM.

“Kita melihat, dari pihaknya perusahaan mendukung upaya mutasi kendaraanya non BM menjadi plat BM. Sehingga dari pajak kendaraan bisa beralih ke Provinsi Riau. Perusahaan itu juga berkomitmen mensosialisasikan hasil dari pertemuan kepada supplier,” katanya.

Ia pun mengatakan, dalam waktu dekat kemungkinan akan ada kebijakan baru dalam hal pajak kendaraan. Yakni, kalau pemutihan pajak dan juga pembebasan biaya mutasi kendaraan dari non BM ke BM. Ini lagi, sebutnya ditindaklanjuti ke ke kontrak transportirnya.

Sayoga mengatakan bahwa selain pajak kendaraan, akan potensi pajak juga bisa diperoleh dari pajak air permukaan serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBM). Maka sambungnya, perusahaan itu selalu diingatkan taati ketentuan dari pemanfaatan air permukaan.

Terkait pajak BBM ujar Sayoga, diminta perusahaan yang pengguna BBM untuk industri, suppliernya terdaftar di instansi Bapenda Riau sebagai wajib pungut. Hal itu, jikalau sudah terdaftar wajib pungut, maka pajak BBM-nya akan menjadi milik pendapatanya Provinsi Riau.

Sementara itu menyambut rombongan tim Pansus Pajak Daerah DPRD Riau ke PT KID ini, maka kata GM Wilmar Grup Rahmadsyah, terkait kendaraan ODOL itu, pihaknya sudah melaksanakan dari surat edaran gubernur. Sebab pihaknya tunduk aturanya pemerintah.

“Pada dasarnya itu, Wilmar Grup tunduk aturan pemerintah. Begitu juga dengan kerusakan jalan yang sebagai dampak dari ODOL dan non ODOL. Karena yang sebagai bagian tanggung-jawab moral, konstribusi kami ikut dalam perawatan dari jalan tersebut,” tuturnya. (alin)