Wabup Husni Merza Hadiri Kegiatan Sosialisasi Membangun Pemahaman dalam Pengisian JPT

Wabup-dan-Sekda-Siak-hadiri-Sosialisasi-Membangun-Pemahaman-dalam-Pengisian-JPT
Wabup-dan-Sekda-Siak-hadiri-Sosialisasi-Membangun-Pemahaman-dalam-Pengisian-JPT

SIAK (nadariau.com) – Wakil Bupati Siak Husni Merza dan Sekretaris Daerah Arfan Usman, menghadiri kegiatan Sosialisasi Membangun Pemahaman Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di instansi pemerintah kabupaten dan kota, yang berlangsung di Balai Serindit Aula Gubernuran Pekanbaru, Kamis (24/6/2021).

Mewakili Pemkab Siak, Wabup dan Sekda hadir bersama para kepala daerah lainnya dari masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau menggelar

Husni menyebut kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait fasilitasi pertemuan/sosialisasi dengan bupati dan walikota terpilih hasil pilkada serentak 2020.

“Sosialisasi ini secara khusus membahas perihal pengisian kursi-kursi JPT, hal inilah yang mendorong KASN untuk menyelaraskan tahapan pengisian JPT dengan aturan yang berlaku,” jelasnya usai acara.

Mantan Direktur PT Permodalan Siak itu juga menyebut Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung tercapainya target KASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksudkan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.

“Kita sangat mendukung target KASN dalam menerapkan sistem merit yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun terakhir. Sebagaimana disampaikan Ketua dan Komisioner KASN dalam sosialisasi tadi, sistem ini dimaksudkan untuk mendapatkan orang-orang terbaik dalam memangku suatu jabatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KASN Agus Pramusinto dalam penyampaiannya secara virtual mengatakan pihaknya saat ini tengah mengawasi sebanyak 719 instansi pemerintah terkait pengisian JPT dan penerapan sistem merit. Agus juga menjelaskan adanya aturan khusus yang tidak memperbolehkan melakukan rotasi terhitung sejak periode enam bulan pasca-pelantikan kepala daerah terpilih. Namun hal tersebut dapat diberikan pengecualian jika telah mendapatkan izin dari Kemendagri.

“Seseorang yang menduduki kursi JPT tidak boleh diganti jika belum genap 2 tahun menjabat. Akan tetapi, saat terjadi Pandemi Covid 19, aturan tersebut akhirnya dipersingkat menjadi satu tahun, dimana seseorang dapat diganti demi memaksimalkan pelayanan publik,” ujarnya. (infotorial)

 24 total views