Pj Sekda Inhil Hadiri Rapat Koordinasi Tim Persiapan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat

Inhil (Nadariau.com) – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, H Fauzar SE MP menghadiri Rapat Koordinasi Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Jambi-Rengat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Selasa (1/9/2020).

Pada kesempatan itu, Pj Sekda Inhil didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda, Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Dinas PUPR, Camat Kemuning, Camat Keritang, serta Beberapa Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Keritang dan Kemuning.

Rapat dipimpin oleh Sekda Provinsi Riau, Drs Yan Prana Jaya MSi. Turut hadir pula Asisten 1 Setda Provinsi Riau, Asisten 2 Setda Provinsi Riau, Kepala OPD terkait, dan Pemerintah Kabupaten Inhu.

Pemaparan tentang pembangunan jalan tol ruas Jambi-Rengat disampaikan oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan.

Pembangunan jalan tol ruas Jambi-Rengat ini akan melintas di 2 kabupaten, 5 kecamatan, dan 17 desa dengan panjang mencapai 198 km.

Pj Sekda Kabupaten Inhil menyampaikan prinsip yang sama dengan Bupati Inhil, Drs HM Wardan MP. Bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Inhil mendukung penuh pembangunan jalan tol trans Sumatera.

“Kami juga ingin jalan kami bagus seperti di Ibukota, jadi kami sangat mendukung pembangunan tol Jambi-Rengat. Untuk jalan yang di Limau Manis, kalau memungkinkan ada rest area,” usul Fauzar.

Mengenai pembebasan lahan, Fauzar berharap Pemerintah Provinsi Riau segera memberi tahu batas temponya, sehingga Pemerintah Kabupaten Inhil dapat segera menghitung kawasan-kawasan yang harus dibebaskan itu.

“Untuk kami, yang agak sulit mungkin di kawasan hutan, karena banyak masyarakat yang sudah berkebun. Jadi ini kemungkinan bisa menjadi permasalahan,” ujarnya.

Selain itu, kebiasaan masyarakat bertransaksi jual-beli tanah juga diakuinya dapat menjadi salah satu hambatan.

“Nanti kami himbau kepada camat dan kepala-kepala desa untuk mengeluarkan surat-surat tentang jual-beli tanah, supaya jangan ada dulu yang melakukan jual-beli tanah, agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan,” pungkas Fauzar. (adv/rau)