Datuk Sofyan Majo Sati Mendukung Penuh Upaya Pemerintah Dalam Menerapkan RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan

Kampar (Nadariau.com) – Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Adat Kampar, Datuk Majo Sati (ninik mamak persukuan Domo), Sofyan, S.H, M.H, melirik Omnibus Law dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Sofyan yang memiliki latar belakang sebagai seorang Lawyear tersebut, Omnibus Law merupakan produk hukum sapujagat yang dapat diartikan sebagai penggabungan dari aturan hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu satu pintu yang mana negara langsung berperan di dalamnya.

Namun ada kesimpangsiuran dalam memahami Omnibus Law khusus tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang sebentar lagi mungkin akan dibahas di lembaga DPR-RI. Banyak yang menerjemahkan isu terkait Omnibus Law Ketenagakerjaan merupakan langkah pemerintah dalam menghapus atau menambahkan substansi yang terkandung di dalam undang-undang tersebut.

“Sebaiknya, seluruh elemen jangan dulu beranggapan negatif bahwa rencana penerapan undang-undang tersebut bermaksud merugikan buruh, sedangkan dunia saja melindungi hak-haknya. Draft (RUU) pun hingga kini belum jelas seperti apa, logikanya, negara tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya, melainkan menjamin hak-hak rakyatnya, dan itu diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945,” ungkapnya, Selasa (12/02/2020). Kepada Nadariau.com.

Adapun Omnibus Law merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk memangkas birokrasi. Sebenarnya banyak keuntungan jika Omnibus Law diterapkan di Indonesia, misalnya dalam upaya penyelesaian persoalan tentang upah buruh, gaji, maupun penyelesaian perkara sektor perkebunan dan tentang hal-hal persoalan lainnya tidak akan memakan proses dan waktu yang lama, karena langsung ditanggapi oleh negara. Cuma mungkin akan ada sebagian kelompok yang akan terusik kepentingannya dengan diterapkannya Omnibus Law.

Selanjutnya, sebagai pakar hukum, dirinya menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Omnibus Law, dan mengecam aksi-aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.

“Saya kurang suka dengan adanya aksi unjuk rasa yang berujung anarkis hanya karena kesalahpahaman dalam memahami apa itu Omnibus Law Ketenagakerjaan,” tutupnya. (DW).