KPU Riau: Bukan Gila, Namun Pemilih Terganggu Jiwa, di Bengkalis Ada 77 Orang Terdata

Pekanbaru (Nadariau.com) – Issu orang gila juga ikut memilih dan memberikan hak suara di Pilpres dan Pileg ditepis oleh KPU Provinsi Riau. Namun yang akan memilih nanti pada Pemilu 17 April 2019 adalah orang terganggu jiwanya atau orang dalam masa penyembuhan kejiwaan.

Ketua KPU Riau Dr Nurhamin menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam mengikutsertakan orang yang sedang terganggu jiwanya adalah upaya untuk melindungi hak pilih seseorang. Karena mereka juga manusia yang berhak memberikan hak pilih dalam Pemilu.

“Jadi mereka (orang terganggu kejiwaan) jangan kita sebut orang gila. Mereka juga manusia yang juga memiliki hak pilih, sama dengan orang normal lainnya,” kata Nurhamin, yang didampingi tiga anggota KPU Riau, dalam jumpa pers bersama insan media di Kantor KPU Riau, Jumat (07/12/2018).

Nurhamin menyebutkan, bahwa pendataan pemilih terganggu jiwanya ini, akan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa, panti rehabilitasi, lembaga permasyarakatan dan kepihak keluarga penderita gangguan jiwa.

Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, baru Kabupaten Bengkalis yang sudah melaporkan calon pemilih dari orang terganggu jiwanya. Dengan jumlah 77 orang. Sementara daerah lain belum ada melaporkan.

Nurhamin menegaskan, pemilih dari orang gangguan jiwa tidak seperti dibayangkan oleh orang awam. Namun harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan aturan berlaku.

Diantaranya, pemilih terganggu jiwa yang didata adalah orang yang sudah mendapat rekomendasi dari dokter rumah sakit jiwa, memiliki KTP eletronik dan lain lain.

“Jika mereka (orang terganggu jiwa) tidak memenuhi syarat diatas, tentu tidak bisa ikut memberikan hak suaranya di TPS. Sementara orang terganggu jiwanya masuk kedalam daftar pemilih tambahan,” tegas Ilham.

Kemudian untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Riau akan ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2018.

Sedangkan untuk penetapan DPT secara nasional akan ditetapkan pada tanggal 14-15 Desember 2018.

“Oleh sebab itu, diharapkan KPU kabupaten/kota segera mengirimkan data pemilih tetap. Sebab sebelumnya ada beberapa daerah yang belum sinkron data pemilihnya,” jelas Nurhamin.

Selanjutnya pada Pilpres 2019, jumlah TPS di Provinsi Riau akan bertambah. Dimana pada Pilpres tahun 2014 lalu jumlah TPS ada sekitar 12 ribuan. Namun sekarang berjumlah 17.612, atau ada penambahan lebih dari 50 persen.

Termasuk dalam Pileg ada 16 partai yang ikut Pemilu. Sedangkan ukuran surat suara untuk Pileg dan DPD yaitu 51×82 centimeter. Dan ukuran surat suara Pilpres yakni 22×31 centimeter.

“Surat suara akan dicetak pada bulan Januari 2019. Setelah itu baru didistribusikan ke seluruh provinsi dan daerah kabupaten/kota,” kata anggota komisioner, periode 2014-2019 yang akan berakhir pada tanggal 19 Februari nanti. (ind)