[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan Berita”][divide]
Pekanbaru (Nadariau.com) – DPRD Riau mengakui Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sangat berpengaruh kepada perizinan.
Dimana sekarang ada sekitar 351 perizinan tidak bisa dikeluarkan. Karena terkendala oleh RTRW yang belum disahkan pemerintah.
Jenis perizinan diantaranya ada bergerak dibidang perkebunan, industri, pertambangan dan lain lain.
Akibat perizinan tertunda sudah tentu akan berpengaruh juga kepada investor yang tidak bisa berinvestasi di Riau. Sehingga perekonomian daerah tidak dapat meningkat.
“Sampai saat ini ada sekitar 351 perizinan yang tidak bisa dikeluarkan pemerintah provinsi. Karena RTRW kita belum disahkan,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, Rabu (21/02/2018).
Sebab pembangunan yang berkaitan dengan yang diatur RPJMD tidak bisa berjalan di Riau. Karena pokok persoalanya ada pada tata ruang dan pola ruang.
Oleh sebab itu, DPRD Riau meminta Presiden RI, Joko Widodo diharapakan bisa turun tangan terkait belum disetujuinya RTRW Riau oleh Menteri LHK.
“Bagaimana caranya Presiden harus pro aktif melihat perkembangan dan kendala yang dihadapi daerah. Agar pemerataan pembangunan bisa terwujud disetiap daerah,” ujar Suhardiman. (ind)
