Kampar (Nadariau.com)- Ketua Komisi II DPRD Kampar, Zumrotun menegaskan, Dinas Kesehatan (Dinkes) jangan dulu menganggarkan kegiatan lain sebelum utang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) terbayar.
Dirinya sudah sudah mewanti-wanti sejak dulu, ia pernah menyampaikan tidak boleh terjadi pembengkakan tunggakan.
“Dari awal sudah kita wanti-wanti, terkait urusan masyarakat harus diutamakan, jangan sampai nanti gara-gara ini mengganggu kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” kata dia kepada Nadariau.com, Sabtu 24 April 2021 sore.
Menurutnya, Dinkes seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Harus dibayar dong, jangan hanya gaya-gayaan. Jangan lebih mementingkan kegiatan lain daripada kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Dinkes semestinya bisa memilah-milah mana yang kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan.
“Makanya bagian penganggaran harus memperhatikan yang akuntabel. Proses berkeadilan itu seperti apa ? Yang namanya penggunaan anggaran itu harus yang dibutuhkan masyarakat, out putnya jelas, harusnya mereka melihat itu, gitu lo,” ujar Zumrotun.
Ia mengemukakan, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar pokok yang tidak boleh disia-siakan, sebab sasarannya adalah masyarakat miskin.
“Kurangilah dulu kegiatan yang tidak begitu penting, seperti kunjungan kerja (Kunker), sharing-sharing, hal-hal yang tidak penting di OPD itu. Silahkan anggarkan kegiatan lain jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, kalau Kunker itu bisa dibilang sebagai keinginan,” lugasnya.
Dijelaskannya, tumpukan utang Jamkesda juga akan berefek terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Dikarenakan, selain bersumber dari BPJS pendapatan BLUD juga bersumber dari Jamkesda. Ini juga akan mempengaruhi kinerja para tenaga medis, mereka sudah kerja susah payah, di situ juga ada uang jasa mereka, nah kalau ini gak dibayar otomatis mereka tidak mendapatkan upah dari Jamkesda, itu merupakan bagian dari pemasukan mereka,” ujarnya.
Dalam pandangan fraksi, sudah dibahas terkait penumpukan klaim Jamkesda, namun kata Zumrotun saat itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyanggupi, tapi juga melihat kondisi kas daerah.
“Sebenarnya itu sudah kita bahas kemarin dalam pandangan fraksi, tim TAPD sudah menyanggupi untuk membayar, sekarang tentu tergantung tim TAPD,” bebernya.
Ia menilai, seharusnya kejadian yang demikian tidak boleh terjadi, sesama lintas sektor saling paham dan saling mengerti.
“Sebenarnya kembali lagi kepada tim penganggaran,” ucapnya lagi.
Besok Senin akan dibahas lagi mengenai Jamkesda, pihaknya akan pimpin rapat langsung.
“Selaku Ketua Komisi II yang membidangi masalah kesehatan, berkaitan dengan harapan masyarakat semua, saya akan adakan rapat lagi mengenai hal ini, besok kita rapat. Saya kurang tau persis, karena DPA belum siap, kemarin kami sudah minta, berapa sih sebenarnya budget yang sudah diannggarkan untuk tahun 2021. Besok hari Senin kami rencananya hearing itu, Ketua DPRD sudah mengundang mereka untuk hadir, kami yang akan mimpin rapat,” pungkasnya.
Selain itu, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kampar, Anton mempersalahkan Dedi Sambudi terkait Jamkesda.
Kata Anton, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan saat itu yakni Dedi Sambudi.
Anton heran, baginya Jamkesda tak kalah serius daripada jalan-jalan ke Bali.
“Ini kepentingan masyarakat banyak, saya juga heran, saat utang menumpuk bisa-bisanya rombongan Dinas Kesehatan menganggarkan untuk jalan-jalan ke Bali,” cetusnya.
Nadariau.com sudah mencoba menghubungi Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Rahmat. Namun saat dikonfirmasi tentang Jamkesda, dirinya enggan bicara dan segera mematikan telepon genggamnya. (Dika/DW)
