Pekanbaru (Nadariau.com) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019, di Gedung Bhayangkara Brimob Polda Riau, Jalan Durian, Pekanbaru, Rabu (26/06/2019).
Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh Gubernur Riau, Syamsuar, SKPD, Forkopimda Riau, mahasiswa, pelajar dan para undangan.
Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Drs Untung Subagyo mengatakan, sempena memperingati HANI ini, mari di review hati masing masing. Apakah akan dibiarkan peredaran bebas narkotika atau secara bersama sama untuk membasminya.
Untuk itu, mari gerakkan jiwa ini untuk bisa mengantisipasi peredaran narkotika yang dimulai dari diri pribadi, keluarga dan lingkungan. Katakan perang terhadap peredaran narkotika.
Caranya, jika ada ditemukan atau diketahui peredaran narkotika silahkan laporkan kepada penegak hukum terdekat. Agar penegak hukum dapat mengungkap kasus tersebut.
“Dengan menyatakan perang terhadap peredaran narkotika, maka kita bisa menyelamatkan kaum milineal sebagai calon generasi penerus bangsa. Diharapkan kaum milineal ini terbebas dari pengaruh narkotika,” kata Untung.
Saat ini Provinsi Riau termasuk 7 daerah rawan peredaran narkotika di Indonesia. Sementara sumber narkotika tersebut dari negara Cina. Kemudian masuk ke malaysia.
Dari Malaysia masuk melalui daerah pesisir pantai di Riau. Diantaranya, Bengkalis, Dumai, Meranti dan Tembilahan. Daerah ini sudah masuk kedalam pemetaan BNNP sebagai daerah pintu masuk narkotika.
Masuknya narkotika ke Pekanbaru, karena permintaan terlalu tinggi. Selain dikosumsi, narkotika ini juga diedarkan ke Jakarta dan provinsi lain di Indonesia.
“Untuk di Provinsi Riau, hampir 150 ribu orang menjadi korban narkoba. Artinya lebih dari 1 persen dari penduduk Provinsi Riau sudah terpengaruh oleh narkoba,” jelas Untung.
Sementara Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan sangat prihatin dengan peredaran narkoba di Riau. Untuk itu ia akan mendukung langkah langkah BNNP dan penegak hukum untuk memberantas narkoba di Riau.
Salah satu bentuk dukungannya, Pemerintah Provinsi Riau sudah menganggarkann dalam APBD untuk melakukan kegiatan tes urine terhadap pegawai dan karyawan.
“Sehingga seluruh pegawai dan karyawan terbebas dari pengaruh buruk narkoba. Sebab jika ada pegawai yang terjerat kasus narkoba tentu akan memburukkan nama baik Pemerintah Provinsi Riau,” kata Syamsuar.
Pada kesempatan ini, BNNP juga memberikan penghargaan kepada polisi berprestasi, mantan pemakai narkoba yang ikut menjadi penyuluh anti narkoba kepada masyarakat, dan kepada instansi dan lembaga lainnya. (ind)
