Jumat, November 20, 2026
BerandaHeadlineSelain Cabut Izin, Satgas PKH Hentikan Seluruh Aktivitas PT RAPP Termasuk Pabrik...

Selain Cabut Izin, Satgas PKH Hentikan Seluruh Aktivitas PT RAPP Termasuk Pabrik Kertas

Pekanbaru (Nadariau.com) – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

Selain mencabut Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas sekitar 338.536 hektare, pemerintah juga menghentikan seluruh aktivitas perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut di dalam areal perizinannya.

Penghentian aktivitas itu turut mencakup kegiatan operasional pabrik kertas milik PT RAPP yang berada di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Langkah tegas pemerintah ini menjadi bagian dari upaya penertiban kawasan hutan sekaligus penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Penindakan terhadap PT RAPP dilakukan secara bersamaan dengan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dengan luas areal sekitar 42 hektare.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan kedua langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dan memastikan seluruh pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini merupakan bentuk kehadiran negara dan konsistensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan, melindungi kawasan hutan, serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya,” kata Barita.

Terkait PT GSL, Barita menjelaskan hasil temuan dan verifikasi Satgas PKH menunjukkan pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan yang sah.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare. Permohonan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak dan arealnya dikuasai kembali oleh negara.

Sementara itu, pencabutan izin PT RAPP didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Riau Andalan di Provinsi Riau.

Barita mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan areal perusahaan.

Temuan tersebut meliputi dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga di sekitar taman nasional yang berdampak terhadap terancamnya habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap pemulihan lingkungan. Seluruh tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku dan wajib dilaksanakan.

“Perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan,” tegas Barita.

Lebih jauh, Satgas PKH juga akan menelusuri struktur dan lapisan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Penelusuran tersebut mencakup pihak-pihak yang diduga mengendalikan kegiatan perusahaan, termasuk subjek hukum lain yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan secara melanggar hukum.

Barita menegaskan, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut.

“Satgas PKH akan menelusuri struktur dan lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penguasaan ilegal kawasan hutan, termasuk subjek hukum yang terlibat serta seluruh akses dalam penggunaan kawasan hutan secara melanggar hukum,” pungkasnya.(sony)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Berita Populer