Pekanbaru (Nadariau.com) – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan mencabut Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang memiliki luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Selain itu, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, dengan luas areal sekitar 42 hektare.
Pencabutan izin dan penertiban aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menindak dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin tersebut. Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menemukan persoalan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
PT GSL di Kuansing Turut Ditertibkan
Tidak hanya PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang berasal dari aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.
Selanjutnya, dilakukan penguasaan kembali terhadap areal pabrik kelapa sawit beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL dengan luas sekitar 42 hektare.
Kegiatan penertiban tersebut melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Hadir di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Sejumlah pejabat lainnya juga hadir, termasuk Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.
Penertiban ini dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengingat kebakaran gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung dapat mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.
Terlebih, kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan kelangsungan hidup gajah Sumatera yang semakin terancam akibat menyusutnya habitat.
Satgas PKH menegaskan, penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan penguasaan aset negara, tetapi juga memulihkan fungsi kawasan hutan serta memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(sony)


