Pekanbaru (Nadariau.com) – PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) akhirnya angkat bicara menyusul keputusan Pemerintah Republik Indonesia mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan tersebut di Provinsi Riau.
Melalui Communications Manager PT RAPP, Budhi Firmansyah, perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” kata Budhi dalam keterangan resminya yang diterima Nadariau.com, Jumat (20/11/2026).
Ia menyebutkan, hingga saat ini pihak perusahaan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. PT RAPP akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima pemberitahuan tersebut.
Di tengah situasi ini, Budhi menegaskan bahwa prioritas utama perusahaan adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan operasional PT RAPP.
Menurutnya, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan turut mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang maupun jasa.
Selain itu, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, serta mitra usaha lainnya guna meminimalkan potensi gangguan terhadap kegiatan bisnis.
Budhi menjelaskan, PT RAPP telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi Riau selama lebih dari tiga dekade. Salah satu perubahan yang disebutkan adalah perkembangan Pangkalan Kerinci, yang pada 1993 hanya merupakan komunitas berpenduduk sekitar 200 orang, kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.
Dari jumlah tersebut, perusahaan memperkirakan sekitar 20 persen masyarakat memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional PT RAPP.
Tak hanya itu, pada periode 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perusahaan juga mengaku telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut di antaranya mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Perusahaan menyebut lebih dari 85 persen produksinya diekspor sehingga turut menghasilkan devisa bagi negara.
Terkait pengelolaan lingkungan, Budhi menyatakan bahwa pengelolaan hutan secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dari operasional perusahaan.
Selain mengelola kawasan tanaman industri, PT RAPP mengklaim turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau (RER) untuk pemulihan lahan gambut. Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Perusahaan juga menyampaikan bahwa sejak 2014 telah menjalankan Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) yang melibatkan lebih dari 40 desa.
Melalui program tersebut, perusahaan mengklaim berhasil membantu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa peserta.
“PT RAPP tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan,” tutup Budhi.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan pemerintah terkait pencabutan izin konsesi kehutanan PT RAPP. Hingga kini, perusahaan menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).
Selain mencabut Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas sekitar 338.536 hektare, pemerintah juga menghentikan seluruh aktivitas perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut di dalam areal perizinannya.
Penghentian aktivitas itu turut mencakup kegiatan operasional pabrik kertas milik PT RAPP yang berada di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Langkah tegas pemerintah ini menjadi bagian dari upaya penertiban kawasan hutan sekaligus penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Penindakan terhadap PT RAPP dilakukan secara bersamaan dengan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dengan luas areal sekitar 42 hektare.(sony)


