Pekanbaru (nadariau.com) – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau Kepri menilai adanya dugaan pelanggaran administrasi lingkungan terkait pembangunan SLB Santa Lucia milik pengembang Yayasan Prayoga Riau sehingga hari ini berdampak ke masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kabid Lingkungan Hidup dan Restorasi Gambut Badko HMI Riau Kepri Vivialdi Amri Nobel, Ahad (10/5/26).
Menurut Valdi berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat diduga SLB Santa Lucia sudah beroperasi meskipun diduga belum mengantongi izin operasional dari dinas pendidikan Riau. Diduga mereka sedang dalam tahap mengurus perizinan.
Untuk itu, lanjut Valdi, agar polemik dan potensi konflik di tengah masyarakat tidak melebar kemana-mana, Badko HMI Riau Kepri meminta kadis pendidikan Provinsi Riau segera cek lokasi apakah ada kegiatan belajar mengajar ilegal di SLB Santa Lucia seperti dugaan yang berkembang.
Dan kami juga mendesak Pemprov Riau melalui dinas pendidikan jangan sampai mengeluarkan izin terlebih dahulu sebelum ada kajian yang mendalam terkait polemik yang dihadapi masyarakat dengan SLB Santa Lucia.
“Jika sudah terlanjur keluar izin mereka segera tinjau ulang kembali izinnya karena berpotensi konflik ini melebar karena jika beroperasi masyarakat semakin was-was saat situasi hujan dan berpotensi banjir hal ini dikarenakan Yayasan Prayoga diduga tidak menjalani rekomendasi dinas PUPR Pekanbaru dan pembangunan itu diduga sebagai bentuk pelanggaran lingkungan yang dibiarkan oleh Pemko Pekanbaru.”
Sebaiknya pemerintah segera buat kajian mendalam dengan dinamika yang terjadi di masyarakat karena jika kondisi ini dibiarkan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, tidak mungkin masyarakat dibuat resah selamanya akibat keberadaan SLB tersebut.
Yang jelas, kata Valdi, kami Badko HMI Riau Kepri tetap bersama di barisan masyarakat, jika masyarakat terzolimi akibat pemerintah berpihak dengan swasta tentunya kami dari Badko HMI Riau Kepri akan menyuarakan hal tersebut di kantor gubernur dan kami akan mengawal laporan penolakan operasional SLB ini oleh masyarakat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tutup Valdi. (***)
