Pekanbaru (Nadariau.com) – Karena sulit dipanggil, maka DPRD Riau akan bentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menyelidiki penyebab timbulnya korban jiwa tenaga kerja di Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Wakil Ketua DPRD Riau Syafarudin Poti mengatakan, sebelumnya pihak DPRD Riau sudah dua kali melakukan pemanggilan Dirut PHR, yang yang datang hanya perwakilannya. Sementara perwakilan tersebut sudah barang tentu tidak akan bisa mengakomodir permintaan dewan selaku wakil rakyat.
Karena merasa gerah, maka pihak dewan akan membentuk Pansus supaya bisa memanggil Dirut PHR. Pansus ini akan dikoordinir oleh Komisi V DPRD Riau yang membidangi ketenaga kerjaan.
“Jadi dengan Pansus ini kita bisa memanggil Dirut PHR. Jika Dirut hadir, maka Dirut tersebut bisa memutuskan kebijakan yang akan diambil,” kata Syafrudin Poti saat menjawab pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau
dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Riau, ketika menggelar aksi di Gedung DPRD Riau, Kamis (16/3/2023).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari yang mendampingi Syafarudin Poti mengaku, bahwa Komisi V kembali mengundang Dirut PHR pada hari Senin besok, pukul 10.00 Wib pagi.
Diharapkan, Dirut tersebut bisa hadir sehingga, mereka bisa menjawab penyebab sering terjadi kecelakaan kerja. Dan bagaimana standar pihak PHR merekrut vendor sebagai kontraktor.
Padahal pekerja PHR sekarang pada umumnya eks dari PT Chevron. Dan dipastikan mereka itu tentu sudah mengetahui standar pekerjaan. Namun kenapa sekarang terjadi kecelakaan. Maka hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
“Permasalahan kecelakaan kerja menyangkut nyawa orang. Oleh sebab itu, kita akan mempertanyakan apa standar PHR bisa merekrut vendor, sehingga telah menyebabkan terjadi korban jiwa,” kata Karmila Sari.
Dalam pertemuan itu turut hadir Sekretaris Komisi V Syamsurizal. Beliau menegaskan akan mengawal permasalahan kecelakaan kerja ini sampai tuntas.
Kemudian, akan meminta PHR supaya bisa merekrut tenaga kerja lokal. Karena setiap tahun ada ribuan anak Riau yang tamat sekolah, tetapi mereka tidak bekerja di negeri sendiri.
“Saya sebagai orang Riau terus berpikir bagaimana anak Riau ini bisa memiliki pekerjaan di setiap perusahaan. Namun setiap penerimaan karyawan, perusahaan ini selalu mengabaikan anak tempatan,” kata Syamsurizal.
Informasi dari para dewan ini, dalam pertemuan pada hari Senin besok, akan dihadiri oleh PHR, Disnaker Riau dan perwakilan mahasiswa. Supaya permasalahan bisa dituntaskan dengan seger. (alin)
