Kanwil DJP Riau Ajak OJK dan Perbankan Sukseskan PPS

Pekanbaru (Nadariau.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Jajaran Perbankan baik Bank Umum maupun Syariah di Wilayah Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (17/06/2022) kemaren.

Kegiatan ini dibuka oleh Kakanwil DJP Riau Ahmad Djamhari dan dihadiri langsung oleh Kepala OJK Provinsi Riau Muhammad Lutfibe, serta Perwakilan Pimpinan Perbankan yang berada di Provinsi Riau.

Ahmad Djamhari pada pembukaan kegiatan tersebut menyampaikan, Bahwa bulan Juni ini di canangkan sebagai bulan gencar untuk melaksanakan sosialisasi termasuk dari unsur Perbankan agar menjangkau lebih banyak nasabah untuk mendapatkan informasi tentang PPS ini, sehingga dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan pada program ini.

“Meskipun hanya tersisa beberapa hari lagi, tidak ada kata terlambat. Melalui program ini, kita dapat memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya. Walapun semua itu akan kembali kepada Wajib Pajak tersebut, memilih tarif kecil yang ditawarkan selama program ini ada atau tarif yang lebih besar setelah program ini selesai,” kata Ahmad dalam sambutanya.

Lebih lanjut, Ahmad juga menjelaskan bahwa DJP dalam hal ini Kanwil DJP Riau meminta bantuan jajaran perbankan yg berada di Provinsi Riau untuk terlibat dalam penyampaian informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela oleh DJP dan apabila selama penyebarluasan informasi tersebut ada beberapa hal yang perlu dibantu, maka Kanwil DJP Riau akan siap memberikan bantuan.

” PPS merupakan program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak agar menuntaskan kewajiban perpajakan yang belum terselesaikan dengan membayarkan pajak penghasilan (PPh) ke kas negara berdasarkan pada pengungkapan harta,” katanya.

Dalam Kebijakan pertama PPS, tambah Ahmad, pengenaan tarif PPh Final 11 persen diperuntukkan bagi deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 8 persen untuk deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri. Selanjutnya, tarif 6 persen bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan.

“Selanjutnya, dalam Kebijakan kedua, tarif PPh Final 18 persen, dikenakan terhadap deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 14 persen bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri, serta 12 persen bagi deklarasi harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan. Kami berharap, melalui kegiatan ini, akan lebih banyak Wajib Pajak yang tau dan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh DJP dan seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh Wajib Pajak,” tutup Ahmad.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Lutfi selaku Kepala OJK Provinsi Riau, turut juga menyampaikan bahwa, sejak 2017 OJK dan DJP telah menandatangani Nota Kesepahaman yang salah satu kegiatannya adalah tukar menukar informasi dan data dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan baik di OJK maupun di DJP.

“Oleh karena itu, seluruh data dan informasi yang diterima oleh DJP hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan pengawasan kepatuhan perpajakan berdasarakan Undang-Undang,” katanya.

Bagi OJK, lanjut Lutfi, kerjasama ini merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi OJK dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai program recovery ekonomi pasca pandemi.

“OJK sebagai salah satu lembaga negara berkewajiban untuk mendukung secara penuh pelaksanaan program ini dimana rentang waktu Program Pengungkapan Sukarela ini akan berakhir di 30 Juni 2022, ini harus menjadi perhatian kita para pimpinan perbankan agar waktu yang kurang lebih 10 hari ini dapat kita gunakan dengan optimal untuk menyampaikan informasi kepada nasabah kita,” imbuh Lutfi dalam sambutannya.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai apa itu Program Pengungkapan Sukarela dan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyebarluasan informasi mengenai program tersebut.

Kegiatan diskusi dipimpin oleh Verizal Suryadi selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Riau. Selama kegiatan diskusi, beberapa hal mengenai perpajakan seperti kewajiban perpajakan nasabah dan tata cara yang baik untuk menyebarluaskan informasi mengenai PPS juga turut ditanyakan. Diskusi diakhiri dengan jajaran perbankan yang telah sepakat untuk turut terlibat dalam penyebarluasan mengenai PPS.(son)