Penasehat Hukum Berharap Ada Campur Tangan Tuhan

Sidang Terdakwa Jamanatar Hutapea 

PELALAWAN (nadariau.com) – Sidang lanjutan perkara pidana, terdakwa Jamanatar Hutapea dalam  lahan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan  kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan,  pada Senin (11/10/2021)

Sidang yang dipusatkan di ruang sidang Sari/2  PN Pelalawan ini, digelar secara virtual dengan agenda pembacaan duplik  terdakwa.

Sidang dipimpin Abraham Van Vollen Hoven Ginting SH, MH sekaligus Wakil Ketua PN Pelalawan,  sebagai Hakim Ketua didampingi dua hakim anggota Joko Ciptanto SH MH dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan, Rahmad Hidayat dan tim kuasa hukum terdakwa dari kantor hukum dan mediator, Rolan L Pangaribuan.

Dalam duplik terdakwa Jamanatar Hutapea yang dibacakan Kuasa Hukumnya, Zulfikri SH,  bahwa replik atau jawaban JPU terhadap terdakwa terkait kasus tersebut tak masuk akal. Dimana, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 92 ayat (1) huruf B Junto pasal 17 huruf a UU No 18 Tahun 2013 pengrusakan hutan , sebagaimana diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Menurutnya dalam aturan UU Cipta Kerja, tidak tertera pidana, dengan itu tuntutan JPU Kabur  dan batal demi hukum supaya terdakwa dibebaskan

PH terdakwa Tim kuasa Zulfikri, SH mengatakan, terkait duplik yang  dibacakan di persidangan,  mereka melihat fakta persidangan bahwa tidak satu pun alat bukti  dari keterangan saksi ahli pidana tersebut.

“Klien kami Pak Jamanatar Hutapea tidak terbukti. Karena di situ  adalah kawasan hutan. Jika ada ketelanjuran (maka) itu (seharusnya) memakai Undang-undang No. 11  Tahun 2020 tentang UU cipta kerja pasal 110 A dan 110 B.”

“Sehingga ketika ketelanjuran itu dilakukan warga, negara sudah menfasilitasi  diberikan  3 tahun untuk mengurus izinnya. Dan kami meminta alat berat yang disewa Jamanatar Hutapea tidak ada terkait pengrusakan, karena arti dari pengrusakan hutan tersebut  alat berat itu tidak ada merusak hutan,” jelas Zulfikri.

Ditambahkannya, umpamanya sisa-sisa tanah itu hanya untuk membersihkan saja karena jalan di situ sudah ada. Sehingga duplik yang dibacakan atas replik JPU, apa yang diamanatkan oleh saksi ahli hukum seorang mantan anggota Mahkamah Agung, kita mohon kepada Majelis Hakim untuk menilai, melihat hati paling dalam fakta-fakta sebenarnya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan hutan.

Dalam dakwaan juga tidak dibenarkan menjunto-kan, sebagaimana dikatakan ahli Pidana Dr Zulkarnain, SH, MH.

“Kita memohon majelis hakim mengadili perkara ini dengan jernih, melihat, mendengar fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh terdakwa, semoga majelis hakim ada tangan Tuhan,”  pungkasnya.

Sementara itu,  JPU Rahmad Hidayat, SH mengatakan, tanggapan pledoi kami, ada beberapa poin yang menyatakan bahwa perbuatan dilakukan terdakwa Jamanatar Hutapea adalah pelanggaran administratif.
Namun kita bantah bahwa itu tetap  tindak pidana. Bahwa UU cipta kerja sanksi administratif tetapi ada tindak pidananya karena membawa alat berat itu merupakan kegiatan pembukaan lahan, karena membawa alat berat itu tidak ada pemeliharaan.

Adapun mengenai UU  cipta kerja terkait ketelanjuran, yang meringankan adalah terdakwa sudah menanam sawit.  Di pasal 110 A dan 110 B memang dinyatakan bahwa kegiatan perkebunan sebelum UU cipta kerja diberlakukan dan yang sudah terlanjur diberikan  waktu tiga tahun untuk mengurus izin. Tapi terungkap bahwa terdakwa membeli lahan berdasarkan kuitansi bulan Desember tahun 2020,  sementara UU cipta kerja berlaku bulan November dan rental alat berat dilakukan bulan Februari tahun 2021. Jadi semua kegiatan itu sudah dilakukan setelah UU Cipta Kerja.

Sidang ditunda Majelis Hakim PN Pelalawan pekan depan yakni tanggal 18 Oktober 2021 dengan agenda sidang mendengarkan Putusan Hakim. (rls/bud)