Lagi-Lagi PT AMR Tak Penuhi Panggilan Komisi II DPRD Rohul

Rohul (Nadariau.com) – Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengar pendapat bersama Koperasi Sawit Timur Jaya Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Dalam rapat dengar pendapat, Koperasi Sawit Timur Jaya meminta kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran perjanjian yang diduga telah dilakukan oleh PT Agro Mitra Rokan (AMR).

Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Rohul, H Arief Reza Syah Lc, H Abdul Muas, Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya Jasmanedi, Penasehat Koperasi Sawit Timur Jaya, dan anggota koperasi, Perwakilan Polres Rohul, Perwakilan Pemkab Rohul, Camat Kepenuhan.

Dalam rapat ini sangat disayangkan pihak PT AMR kembali tidak dapat hadir. Sehingga seluruh masyarakat Desa Kepenuhan Timur kembali harus menelan kenyataan bahwa persoalan dengan Pihak Perusahaan AMR kembali tidak menemukan hasil.

Kuasa Hukum Koperasi Sawit Timur Jaya Andi Nofrianto SH Rabu (15/09/2021) sore menyataka. kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak PT AMR dalam agenda hearing tersebut.

“Tentunya kami kecewa, dari sini terlihat betul kalau pihak perusahaan tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Andi.

Andi mengaku, telah menyurati Bupati Kabupaten Rokan Hulu bahkan Presiden Republik Indonesia, H Joko Widodo untuk membantu menyelesaikan persoalan antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan PT AMR yang telah terjadi sejak 6 tahun belakangan.

“Sebenarnya kita sudah muak dengan persoalan ini, sudah bertahun-tahun diselesaikan. Namun tidak juga menemukan hasil,” sebutnya Andi.

Pihak Perusahaan AMR telah melakukan berbagai pelanggaran. Sehingga membuat masyarakat Desa Kepenuhan Timur, terutama anggota Kelompok Koperasi Sawit Timur Jaya menjadi geram.

Seperti yang diketahui bahwa perizinan pihak perusahan yang tidak berlaku lagi atau sudah mati. Dan itu semua belum diurus oleh pihak perusahaan.

“Bahwa pihak perusahaan AMR juga telah juga telah menjual belikan lahan serta menjadikan anggunan pinjaman di salah satu bank di Indonesia,” jelas Andi.

Anggota Komisi II DPRD Rokan hulu H Muhammad Ilham mengatakan, ini merupakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan PT AMR di tahun 2021.

“Namun disayangkan, pihak perusahaan yang kita undang tidak dapat hadir dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan, tapi alhamdulillah pertemuan ini tetap dapat kita laksanakan,” sebut Muhammad Ilham.

Dari hasil dengar pendapat waktu itu, dijelaskan Muhammad Ilham terdapat tiga rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelesaian persoalan antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan PT AMR.

“Yang pertama itu, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengevaluasi seluruh perizinan PT AMR. Karena perizinan yang dimiliki oleh PT AMR berdasarkan kerjasama diantaranya telah batal dimata hukum, yakni di Mahkamah Agung,” jelas Muhammad Ilham.

Selain meminta perizinan PT AMR dievaluasi ulang, Muhammad Ilham juga berharap perizinan PT AMR juga dicabut sesuai permintaan anggota Koperasi Kepenuhan Timur Jaya.

“Setelah dicabut perizinannya, lahan yang selama ini dipermasalahkan, dapat didudukkan. Karena pihak Koperasi sendiri sampai saat bingung, ketika diajak berdialog dengan pihak perusahaan, justru mereka tidak mau hadir,” sebut Muhammad Ilham.

Diakui Muhammad Ilham, pada pertengahan Bulan Agustus 2021 lalu, pihak Perusahaan AMR juga menjanjikan akan berdialog langsung dengan anggota DPRD Rohul. Namun dengan dalih Covid-19, pihak perusahaan kembali membatalkan pertemuan dengan DPRD Rohul.

“Jadi dipertengahan bulan Agustus lalu, kami telah menyurati pihak perusahaan. Namun dengan alasan Kabupaten Rokan Hulu pada PPKM Level 4.

“Maka mereka tidak bisa hadir, dan pada awal September lalu kembali kami surati. Namun dengan berbagai alasan, mereka kembali tidak bisa hadir,” Tambah Muhammad Ilham.

Sejak tahun 2018 hingga kini pihak PT AMR telah 5 kali diundang ke DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk penyelesaian lahan dengan Koperasi Sawit Timur Jaya. Namun tidak pernah diindahkan.

Terkait lahan 400 hektare yang diangunkan PT AMR ke sebuah Bank, Muhammad Ilham mengaku akan menunggu evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

“Kita akan menunggu evaluasi dari Pemerintahan, dan kita berharap hasil evaluasi nya betul-betul mendukung masyarakat dan tentunya hasil evaluasi ini juga menunjukkan bahwa izin perusahaan harus dicabut. Setelah dicabut, baru kita dudukkan kembali dengan perusahaan,” tutup Muhammad Ilham. (Tra)