DPRD Riau Bahas Percepatan Bankeu RLH

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan

Pekanbaru (Nadariau.com) – Meski sempat dikhawatirkan pelaksanaan bisa terlaksana atau tidak, namun DPRD Riau mencari titik terangnya, terkait kendala mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin di Riau. Kondisi ini mulai bergulir dan menarik perhatian publik, sejak awal Juli hingga pertengahan Juli 2021.

Awal Juli, tepatnya 5 Juli 2021, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan menghadiri rapat Percepatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2021 di Aula Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau. Pihaknya sempat mengkhawatirkan RTLH ini bisa terlaksana atau tidak.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, bahas Bankeu RLH.

Parisman Ihwan didampingi oleh Anggota Komisi IV, Abdul Kasim dan Adam Syafaat. Dalam rapat juga diikuti Plh Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Kepala BPKAD Indra serta jajaran.

Ternyata rapat ini merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terkait Rumah Layak Huni.

“Rapat ini untuk menindaklanjuti hasil dari RDP kami dengan Dinas PUPR Provinsi Riau terkait rumah layak huni dan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang rumahnya tidak layak huni lagi yang akan kita jadikan sebagai rumah yang layak huni. Tapi dari hasil RDP kami minggu lalu, kami merasa khawatir rumah layak huni ini bisa terlaksana atau tidak. Sehingga kami meminta kepada dinas terkait untuk memanggil dan mengundang semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau dan alhamdulillah pada hari ini 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hadir dalam rapat ini,” ujarnya.

Saat itu sudah memasuki semester ke 2, tetapi realisasi untuk rumah layak huni masih belum terlihat.

Ketikapastian ini terus bergulir, ketika Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (07/07/2021), RLH juga disinggung.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto dan Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu Abu Khoiri, Dani M. Nursalam, Husaimi Hamidi, Zulfi Mursal, Karmila Sari, Kelmi Amri, Mamun Solikhin, Markarius Anwar, Parisman Ihwan, Robin P Hutagalung, Syafrudin Iput, Syamsurizal, Sunaryo, Sugeng Pranoto, Yanti Komalasari,dan Yuyun Hidayat, beserta anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual dikarenakan protokol kesehatan dimasa pandemi.

Serta turut hadir Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmy, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Rahmat Setiyawan, Kabid Dinas Perumahan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUpR-PKPP) Provinsi Riau M. Jalal, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Ali Subagyo, seluruh anggota BPKAD dan anggota rapat lainnya.

Yulisman mengatakan, tujuan diadakannya rapat ini sendiri untuk membahas terkait program Rumah Layak Huni (RLH) dan program ternak hibah untuk masyarakat.

“Mari sama-sama kita mencari titik terang apa problem yang terjadi terkait program Rumah Layak Huni dan program ternak untuk masyarakat ini. harapan saya ada berita baik untuk kita dan masyarakat agar program-program ini bisa terus berjalan,” harap Yulisman.

Titik terang terus diupayakan wakil rakyat, Komisi IV DPRD dan Komisi II DPRD Provinsi Riau menghadiri rapat terkait bantuan keuangan khusus Rumah Layak Huni (RLH) tahun anggaran 2021 dan pemberian bantuan ternak kepada masyarakat, di Ruang Rapat PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Riau lt. 7 Gedung Menara Lancang Kuning, Jumat (09/07/2021).

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Dani M. Nursalam dan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau Sugianto, dalam rapat juga diikuti oleh PLH Kadis PUPR, Kabid PKP, Kabid Anggaran BPKAD, Sekretaris BPKAD, Karo Hukum Setda Provinsi Riau, karo BPBJ, Sekretaris Bappeda, Kadis Peternakan Provinsi Riau dan lainnya.

Dani M. Nursalam menanyakan terkait Judul Juknis RLH, menurutnya judul harusnya disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Bankeu RLH.

Selain itu, Dani M. Nursalam juga menanyakan kepastian dari kesiapan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau terkait pelaksanaan kegiatan RLH.

Lebih lanjut Sekretaris Komisi II Sugianto mengatakan Pemerintah Provinsi Riau jangan hanya memberikan angin segar kepada masyarakat, karena pemberian bantuan ternak tersebut sangat penting sama halnya dengan RLH.

Diakhir rapat, Sugianto mengaku kecewa karna Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dari masing masing OPD tidak diubah dan salah satunya menyangkut ternak. (Advetorial)