Selasa, Juli 8, 2025
BerandaIndeksEkonomiPeran Kreatif CSR SKK migas dimasa Pandemi COVID19

Peran Kreatif CSR SKK migas dimasa Pandemi COVID19

Definisi kerja tanggung jawab sosial menurut Hohnen (2007) adalah tanggungjawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan beretika serta konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan stakeholder, sesuai dengan hukum dan norma perilaku bangsa, dan terintegrasi ke seluruh organisasi.

Seperti disebutkan dalam UU Nomor 40/2007 pasal 74 dinyatakan bawah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, yang diturunkan melalui Peraturan Menteri BUMN 09/2015 tentang Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL).

kemitraan maupun program bina lingkungan tetapi pada masa pademi COVID19 perusahaan dituntut untuk melakakan program pemberdayaan masyarakat secara lebih kreatif dan inovatif selain tetap diperhatikan bantuan yang bersifat preventif.

Pandemi virus Corona telah memberikan dampak pada segala sektor kehidupan baik dari sektor sosial masyarakat maupun sektor ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus agar tidak menyebar secara luas melalui Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) memang dapat mencegah penularan virus ini, namun memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembatasan kegiatan ekonomi yang diterapkan sejak April 2020 telah menyebabkan terpuruknya kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi serta pemasaran produk sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Tidak hanya dialami oleh pelaku usaha, pandemi juga berdampak pada penurunan pendapatan tenaga kerja. Tidak sedikit tenaga kerja menjadi pengangguran karena di PHK oleh tempat kerjanya. Tentunya perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk mengantisipasi penurunan pendapatan karena kapasitas kerja yang semakin berkurang. Perusahaan tentunya sudah menerapkan berbagai langkah dalam menghadapi dampak pandemi ini seperti penerapan WFH, pemotongan gaji, pengurangan jumlah tenaga kerja dan lainnya.

Saat ini SKK Migas dan KKKS Wilayah Riau juga telah telah berkontribusi aktif memberikan bantuan-bantuan saat pandemi Covid-19 kepada penerima manfaat melalui bantuan alat pelindung diri, hand sanitizer, masker dan bantuan lainnya kepada masyarakat di sekitar daerah operasi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 Provinsi Riau.

Seperti dijelaskan oleh Pjs. Kepala Perwakilan Sumbagut, Haryanto Syafri bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, SKK Migas dan KKKS di Wilayah Provinsi Riau terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemberian bantuan, baik medical equipment maupun bantuan sembako dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kegiatan bantuan “darurat” yang disebabkan oleh pandemi bisa saja menggunakan dana CSR bisa juga menggunakan dana lain, mengingat pemerintah sendiri telah mendefenisikan bahwa wabah pandemi ini adalah sebuah bencana nasional yang harus ditangulangi elemen bangsa secara bersama khususnya BUMN.

Seperti dijelaskan oleh Haryanto Syafri  selama pandemic Covid-19 ini, sektor hulu migas telah mengalokasikan sejumlah ± 3.2 Milyar. Untuk bantuan Masker, APD, Handsanitizer, peningkatan kapasitas rumah sakit, sembako untuk Pemerintah Provinsi Riau ini, SKK Migas dan KKKS kembali akan menyiapkan 1.25 milyar untuk bantuan masker wilayah Provinsi Riau.

Menurut ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  dan Menteri BUMN, Erick Thohir bahwa mustahil bagi bangsa Indonesia untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengatasi persoalan pandemi COVID19 sehingga saat ini fokus pemerintah lebih ditujukan kepada penanggulangan bencana COVID19.

Seperti diketahui bahwa akibat bencana Pandemi penyebaran virus corona ini pertumbahan ekonomi indonesia  pada kuartal II tahun 2020 dilaporkan Badan Pusat Statistik ( BPS) minus 5,32 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan pemerintah dan Bank Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah dan BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus 4,3 persen hingga minus 4,8 persen (kompas.com/tren/read/2020/08/05/).

Dengan pertumbuhan -5,32, seperti dijelaskan oleh ekonom Indef,  Bhima Yudhistira akan berdampak menurunnya pendapatan secara signifikan. Selain itu akan bertambahnya tingkat pengangguran baik karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau dilakukannya pemutusan hubungan kerja karena berhentinya mesin produksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum terjadinya bencana COVID19 SKK migas sudah aktif melakukan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, seperti bantuan pada dunia pendidikan, bantuan kepada keluarga miskin,  bantuan peningkatan lingkungan hidup,  dan lain-lain.

Langkah kedepan CSR

Setelah pandemi COVID19  SKK migas perlu membuat langkah baru bagi pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa SKK migas sebagai suatu korporat menjalankan kebijakan CSR memiliki suatu komitmen untuk  meningkatkan kehidupan komunitas (masyarakat) melalui kebijakan atau perilaku bisnis serta melalui kontribusi yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakannya kebijakan CSR lebih diarahkan untuk berkontribusi dalam menciptakan kondisi eksternal yang lebih baik yang akhirnya dapat menjaga keberlanjutan kepentingan bisnis.

Walaupun sudah banyak melakukan kegiatan  CSR, bukan berarti pelaksanaan program CSR SKK Migas sudah sempurna. Masih ada hal-hal yang menurut penulis belum tergarap kalau dikaitkan dengan  masalah di Provinsi Riau pasca pademi COVID19.

Menurut penulis, ada beberapa persoalan urgen di Riau yang perlu kontribusi SKK Migas untuk solusinya. Yang diakibatkan oleh Pademi COVID19 seperti meningkatnya masalah kemiskinan, yang sampai sekarang belum juga tuntas dan diperparah oleh Pademi.

Kemiskinan tidak dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara sosial dan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia yakni sandang , pangan,  kesehatan dan pendidikan.

Bantuan kepada UMKM yang terdampak karena COVID19 sangat diperlukan untuk kembali menaikan taraf ekonomi masyarakat, bantuan berupa modal usaha warung rumahan,  usaha mikro, sehingga hal ini diharapkan bisa kembali menghidupkan UMKM dan ekonomi keluarga yang sekarang ini menjadi sektor yang sangat terpukul.

Seperti di jelaskan oleh menteri BUMN Erick Thohir bahwa SCR BUMN belum fokus pada sektor pendidikan dan lingkungan. Menurut Erick dana CSR BUMN yang mengalir ke sektor pendidikan hanya 22 persen setiap tahun dan untuk kepedulian lingkungan hanya 1 persen, Erick Thohir mengatakan, ke depannya sebanyak 30 persen dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan pelat merah akan dialokasikan ke bidang pendidikan dan lingkungan 5 persen. (kompas.com/read/2020/02/12/).

Jika benar dana CSR untuk pendidikan dinaikkan sebagaimana keinginan Menteri BUMN Erick Thohir, maka bantuan itu bisa diarahkan untuk anak-anak yang terancam dan putus sekolah karen pandemi COVID19.

Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan saat ini terdapat 160.374 anak usia 16-18 tahun di daerah itu yang belum tersentuh pendidikan karena disebabkan beberapa faktor.  Menurut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman Salah satu faktor utamanya ialah ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.  Oleh sebab itu, lanjutnya, ke depan, program beasiswa bagi yang tidak mampu akan sangat diprioritaskan guna meminimalkan angka anak putus sekolah maupun yang sama sekali tidak tersentuh pendidikan (riau.antaranews.com/02/05/2017).

Ada lagi gagasan yang mungkin bisa dilaksanakan CSR SKK Migas  yakni bantuan beasiswa untuk intelektual seperti dosen, wartawan, dan  sastrawan, yang berkarya.  Seperti diketahui setiap tahun mungkin ada program beasiswa kepenulisan.  Jadi SKK Migas tidak hanya berfokus pada penyedian dana pendidikan untuk penulisan juga untuk pengembangan kapabilitas wartawan berupa beasiswa lanjutan pendidikan karena saat ini banyak wartawan yang ingin meningkatkan kapasitas diri dengan meningkatkan pendidikan tetapi terbentur dengan kendala biaya.

Selama ini memang perhatian pemberian beasiswa kepada wartawan baik yang akan atau telah menempuh pendidikan tinggi masih sangat jarang sehingga banyak wartawan hanya bisa berandai-andai untuk dapat melanjutkan pendidikan. Tidak seperti dosen atau peneliti yang sama bergerak dibidang pencerdasan masyarakat beasiswa kepada wartawan, budayawan, dan tokoh intelektual dipandang masih sangat minim.

Sangat sulit kita mengharapan kualitas dunia jurnalistik dan dunia intelektual di Provinsi Riau meningkat dengan sumber daya yang ada saat ini.  Penulis  berharap kedepan wartawan dan intelektual Riau dapat memandang kepada SKK Migas dengan bangga sambil berkata,”Terima kasih SKK migas Engkau telah peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Riau”.

(Dedi Iskamto,  adalah pendidik dan wartawan nadariau.com )

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Berita Populer