KPP Pratama Bangkinang dan PK2KP Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Edukasi Perpajakan Dana Desa

Rohul (Nadariau.com) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Cabang Pasir Pengarayan (KP2KP), melakukan evaluasi pemenuhan kewajiban dan edukasi perpajakan atas dana desa yang diterima oleh masing – masing desa, di ruang pertemuan Hotel Sapadia, Pasir Pengaraian, Kamis (08/08/2019)

Dalam acara ini dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pajak Verizal Suryadi, Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian Larisman Gaja, Kepala Dinas DPMPD Margono, Inspektorat Daerah Rohul, Camat se-kabupaten Rohul dan ratusan Kepala Desa se – kabupaten Rohul.

Tujuan kegiatan tersebut yaitu agar seluruh pemerintah desa kedepan setiap melaksanakan kegiatan desa bisa mengeluarkan PPH dan PPN.

Kepala KPP Pratama Bangkinang Deprizal Suriadi mengatakan, pembayaran PPH dan PPN dari kegiatan dana desa yang diterima oleh masing -masing dari pemerintah desa sampai hari ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan sudah mencapai diangka 95 parsen, namun masih ada 5 persen lagi kepala desa yang membayarkan PPH dan PPN.

“Saat ini kegiatan yang bersumber dari dana desa sama sekali belum mengeluarkan PPH dan PPN. Hal ini berdasarkan dari evaluasi pemenuhan kewajiban dan edukasi perpajakan, atas dana desa oleh KP2KP Cabang Pasir Pengarayan,” kata Deprizal, Kamis (08/08/2019).

Pemotongan pajak PPH dan PPN yang dilakukan oleh KP2KP berdasarkan jumlah belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Yang lebih mengetahui jumlah besaran yang dibelanjakan dari dana desa adalah pemerintah Kabupaten Rohul.

“Sementara KPP Pratama Bangkinang dan KP2KP Rohul hanya mengadministrasikan besaran pajak yang masuk ke – kas negara untuk dibukukan. Karena sesuai dengan janji Presiden RI, dana desa akan tetap ditumbuhkan setiap tahunnya,” terang Deprizal.

Pengevaluasian yang dilakukan KP2KP karena ada perbedaaan signifikan antara tahun 2018 dan tahun 2019. Sehingga hari ini dilakukan evaluasi dengan ratusan kepala desa se – kabupaten.

“Untuk mengetahui terjadinya perselihan penerimaan pajak oleh negara dari dana desa yang diterima oleh kepala desa di kabupaten Rohul,” jelas Deprizal.

“Dengan evaluasi pemenuhan kewajiban dan edukasi perpajakan atas dana desa yang diikuti oleh kepala desa se – Rohul, tentu nanti kepala desa sudah lebih jelas mengetahui pajak belanja yang harus disetorkan untuk negara,” tutup Deprizal. (Tra)