Diskominfo Dumai Gelar sosialisasi PPID Kepada ASN

Dumai (Nadariau.com) – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat menggelar kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hal ini untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah, Rabu 7 Agustus 2019 besok di Pondopo dan bakal disiarkan secara live straiming agar masyarakat dan ASN juga mengetahui hal ini.

“Maksud dari sosialisasi kegiatan ini untuk mewujudkan dan memberikan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan kemudian menerapkannya pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), humas di pemerintahan daerah harus membentuk pejabat pengelola informasi daerah (PPID)” ujar Kadis Kominfo Muhammad Fauzan melalui Kasi Informasi dan Komunikasi Ahmad Fauzi kepada media , Selasa 6 Agustus 2019.

Fauzi sapaan akrab Kasi informaai dan komunikasi menjelaskan, instansi pemerintah diwajibkan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.

“Bahkan, setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat,” ujarnya.

Untuk diketahui dan di pahami, Ahmad Fauzi menjelaskan, setiap orang sebagai warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik.

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah agar mampu mengelola informasi publik dengan baik di mana kegiatan ini nantiknya akan di isi oleh narasumber dari PPID Propinsi Riau.

“Paradigma lama yang menyatakan informasi merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka untuk masyarakat kini telah menjadi informasi milik masyarakat, kecuali yang dinyatakan tertutup atau rahasia oleh Pemerintah,” katanya sambari menjelaskan PPID memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi serta pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dari hal tersebut kamu haras keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” ujarnya mengakhiri. (wn)