LPMP Riau Masuk Dalam 33 Lembaga yang Berpotensi Meraih Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi

Didit Noordiatmoko dan tim dalam kunjungannya ke LPMP Riau, Rabu 25 Juli 2019. Didit mengapresiasi terobosan LPMP Riau dengan mengoperasikan mobil Unit Layanan Terpadu Keliling untuk beri layanan lebih luas kepada masyarakat.

Pekanbaru (Nadariau.com) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau termasuk 33 lembaga yang berpotensi meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Republik Indonesia.

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi PHd mengatakan, berkas dokumen LPMP Riau sudah lengkap. Sekarang tinggal penilaian dari tim Kementerian PAN dan RB.

“Sebelumnya lebih dari 50 lembaga yang diusulkan untuk masuk ke dalam seleksi ZI WBK. Tetapi setelah diseleksi secara ketat tinggal 33 lembaga, salah satunya adalah LPMP Riau,” kata Didik, saat turun bersama Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didit Noordiatmoko, ke LPMP Riau, Rabu (24/07/2019).

Didik dalam kesempatan itu mengingatkan, dalam membuat kebijakan, Kepala LPMP Riau berserta jajaran jangan terjebak peraturan, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena permasalahan ini dua hal yang berbeda.

Dimana kebutuhan harus dilakukan dan keinginan boleh dilakukan dan tidak. Jadi, setiap kebijakan harus sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian antar sesama bidang harus ada sinergisitas. Setiap kebijakan yang diambil akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Sebenarnya kunci birokrasi itu adalah pelayanan. Diakui, kadang pelayanan itu terkendala karena aturan pusat. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan supaya tidak terjebak dalam menjalankan proses birokrasi yang baik,” ujar Didik.

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko, mengatakan sekarang tim sedang melakukan penilaian di setiap lembaga yang sudah lolos seleksi administrasi.

Tak cukup dengan membangun berbagai fasilitas, LPMP harus bisa melakukan evaluasi perkembangan mutu pendidikan di Riau sejak 10 tahun lalu sampai sekarang. Apakah sudah meningkat atau belum?

Kemudian lakukan survei ke lapangan, baik ke sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Apakah sudah ada manfaat atau belum?

Untuk mewujudkan ZI WBK, suatu lembaga harus memiliki integritas. Hal ini ditunjukkan dengan independensi pegawai dan bekerja dengan baik dan disiplin. Sebab integritas tidak bisa dinilai dari tindakan anti korupsi saja.

“Jadi kita tidak cukup bekerja dengan baik saja dan menjalankan program sesuai aturan. Tetapi kita juga harus memiliki strategi – strategi untuk pencapaian ZI WBK dengan cepat. Jika hal itu sudah dilakukan mudah – mudahan LPMP Riau bisa mendapatkan penghargaan ZI WBK dari Menteri PAN dan RB,” kata Didit.

Sementara Kepala LPMP Riau Drs H Mulyatsyah, MM mengaku sudah melakukan berbagai strategi untuk meningkatan kualitas pelayanan di LPMP Riau.

Di antaranya, LPMP Riau telah membuat komitmen dengan cara menentukan visi misi dan peningkatan peran pimpinan sebagai role model.

Memberikan kemudahan pelayanan, yaitu dengan birokrasi internal yang efisien, manejemen data dan informasi berbasis IT. Salah satunya membuat aplikasi Sistem Informasi Komunikasi Mutu Pendidikan (SIMMUDIK).

Motto LPMP Riau adalah ‘Siap bekerja, ikhlas, disiplin, berintegritas dan berprestasi. Dengan bekerjasama dan bersinergi antar semua bidang, LPMP Riau telah bisa menjalankan dan meningkatkan pelayanan birokrasi dengan baik di Riau.

“Diharapkan keberadaan lembaga ini benar – benar memberi manfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Riau. Selain itu, melalui perjuangan bersama, kami juga sudah siap menuju ZI WBK,” kata Mulyatsyah penuh semangat. (ind)