Polres Kampar Mangkir dari Panggilan Sidang Pra Peradilan Dabson L, Begini Alasannya :

Tim Penasehat Hukum Dabson L Saat Sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kelas II B Bangkinang

Kampar (Nadariau.com)- Kapolres Kampar sebagai termohon 1 mangkir dalam sidang gugatan pra peradilan terkait penetapan tersangka atas aktivis Persatuan Masyarakat Koto Aman (PEKAM) Dabson L, Senin (8/7/2019). Adapun termohon 1 lainnya yakni Kapolri dan Kapolda Riau. Sedangkan untuk termohon 2 yaitu Kajagung, Kajati Riau, dan Kajari Kampar. Namun sidang tersebut hanya dihadiri oleh 2 orang perwakilan Kejari Kampar.

Sidang dipipimpin hakim tunggal, Meni Warlia SH MH. Disebutkan Meni kepada peserta sidang, Kapolres Kampar menunjuk 2 orang perwakilan dari Sat Reskrim Polres Kampar agar menghadiri sidang, namun mereka berhalangan untuk hadir. “Dari surat yang disampaikan oleh Sat Reskrim Polres Kampar, mereka menyampaikan bahwa hari ini beberapa orang dari Sat Reskrim Polres Kampar menghadiri kegiatan di Polresta Pekanbaru, dan itu akan berlangsung hingga 3 hari kedepan,” ungkap Meni, saat sidang di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Kelas II B Bangkinang, Jalan Letnan Boyak.

Selanjutnya Meni memerintahkan kepada juru sita agar melayangkan surat untuk Polres Kampar agar sebagai termohon 1 hadir dalam sidang yang akan dilangsungkan Kamis, 11 Juli mendatang. “Karena termohon 1 berhalangan hadir, maka sidang hari ini ditunda, Jika kedepan tidak dihadiri juga oleh termohon, maka kita akan melanjutkan dengan panggilan berikutnya,” tambah Meni lagi.

Tim kuasa hukum Dabson L, Emil Salim SH MH yang tergabung dalam Beni Zairalatha SH MH and partners mengaku keberatan atas penundaan sidang yang dikemukakan oleh hakim Meni Warlia, ia merasa keadilan atas kliennya juga akan tertunda. “Jangan diartikan ketidakhadiran termohon 1 dalam sidang ini juga akan menunda sidang ini, sebab hal tersebut juga bisa menunda keadilan bagi klien kami, jangan menunda-nunda keadilan, karena itu tidak baik,” ujar Emil menyangga pernyataan majelis.

Bahkan Emil juga menapikan ketentuan 7 hari masa berlakunya pra peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Jika perlu batas 7 hari yang ditentukan tidak mesti ditunggu, 3 hari saja termohon 1 sejak pemanggilan tidak hadir dalam pemeriksaan ini, maka majelis hakim harus segera mengambil sikap. Karena kalau hakim tidak bersikap, maka akan merugikan klien kami. Bahkan kami juga mendapat kabar, penahanan atas klien kami itu tidaklah dilakukan di Polres Kampar, ini sudah sangat keterlaluan,” kata Emil.

Sementara Anton aktivis PEKAM menduga-duga, tergugat 1 tidak menghadiri sidang dikarenakan sedang mengumpulkan alat bukti atau bahkan kekurangan alat bukti. “Sebab mereka bisa saja tidak memiliki bukti yang kuat, makanya mereka tidak berani menghadiri sidang ini. Bisa saja mereka berdalil menghadiri kegiatan di Polresta Pekanbaru tersebut hanya sebagai alasan yang tidak masuk akal,” tangkasnya. (Dw)