Ini Daftar Pemberi Utang Luar Negeri RI Menjadi Bengkak

Jakarta (Nadariau.com) – Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejumlah negara menjadi pemberi kredit kepada Indonesia. Mulai dari Singapura sampai ke Belanda.

Dari data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) per kuartal I 2019, negara yang paling banyak memberikan utang ke Indonesia adalah pertama Singapura yakni sebesar US$ 64 miliar, kemudian diikuti oleh Jepang US$ 29,01 miliar, lalu Amerika Serikat (AS) US$ 21,3 miliar.

Kemudian berikutnya adalah negara China US$ 17,9 miliar, selanjutnya Hong Kong US$ 15 miliar dan negara Asia lainnya US$ 10,4 miliar.

Selanjutnya kreditor atau pemberi utang adalah Belanda dengan nilai ULN US$ 8,3 miliar.

Selain negara, ada juga gabungan sindikasi negara-negara yang memberikan pinjaman yakni mencapai US$ 6,6 miliar.

Korea Selatan juga menjadi salah satu pemberi pinjaman ke Indonesia yakni dengan nilai US$ 6,3 miliar.

Selanjutnya ada Jerman yang memberikan pinjaman sebesar US$ 4,6 miliar. Kemudian Prancis juga memberikan pinjaman US$ 4,1 miliar. Inggris memberikan pinjaman US$ 3,2 miliar.

Negara Amerika lainnya juga menggelontorkan pinjaman sebesar US$ 2,6 miliar. Eropa lainnya memberi utang US$ 1,9 miliar. Kemudian Australia memberikan pinjaman US$ 1,2 miliar.

BI menyebut struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total ULN. “Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat,” tulis keterangan resmi BI, seperti dikutip dari detik.com, Minggu (19/5/2019).

Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan yang perlu diperhatikan dari utang luar negeri Indonesia adalah debt to service ratio (DSR) yang meningkat signifikan pada kuartal I 2019. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan.

“Rasio pembayaran utang atau DSR ini naik jadi 27,9%. Kenaikan DSR ini mengindikasikan bahwa kinerja utang makin tak produktif dalam mendorong penerimaan valuta asing (valas) khususnya dari ekspor,” ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (18/5/2019).

Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan BI kuartal I DSR atau rasio pembayaran utang secara kuartalan tercatat mengalami peningkatan sejak 2010 yakni 17,49%, kemudian pada 2011 sempat turun menjadi 12,48%, memasuki 2012 naik lagi menjadi 17,28%, pada 2013 menjadi 18,43%.

Pada 2014 rasio pembayaran utang menyentuh level 23,95%, kemudian 2015 juga pernah sampai pada level tertinggi yakni 35,35%. Kuartal I 2017 DSR tercatat 25,93%, kemudian kuartal I 2018 tercatat 26,29% dan kuartal I 2019 berada di posisi 27,96%.

Dia menjelaskan, sementara itu memburuknya DSR terjadi karena kinerja pemerintah yang terlalu agresif menerbitkan utang di tengah kondisi global dan domestik yang berisiko.

“Terlebih imbas suku bunga mahal, membuat bunga utang surat berharga negara (SBN) secara rata-rata tinggi di 7-8%. Konsekuensinya beban cicilan pokok dan pembayaran bunga utang makin menekan APBN,” jelas dia.

Bhima mengatakan, utang yang ditarik oleh pemerintah juga terbukti belum mampu menciptakan stimulus untuk perekonomian. “Pembangunan infrastruktur yang didanai utang beberapa di bawah kapasitas penggunaan, ini karena rencana kurang matang dan growth hanya 5%,” imbuh dia.

Dari data BI kuartal I ULN Indonesia tercatat US$ 387,6 miliar atau setara dengan Rp 5.542,6 triliun (kurs Rp 14.300). Dengan rincian ULN pemerintah tercatat mencapai US$ 187,7 miliar atau sekitar Rp 2.684,1 triliun, ULN pemerintah ini mengalami pertumbuhan 3,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu untuk ULN swasta US$ 197,1 miliar tumbuh 12,8% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Peneliti INDEF ini menyebut pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terkait utang tersebut.

“Jadi sekarang saatnya Menkeu dan tim ekonomi pak Jokowi evaluasi lagi lah. Di mana masalah efektifitas utangnya. Jangan sampai kurang efektif tapi tambah terus,” ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (18/5/2019).

Dia menyampaikan, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan, konsumsi rumah tangga yang tidak naik signifikan. “Ini akan jadi beban untuk generasi berikutnya,” jelas dia.

Bhima menjelaskan upaya front loading yang dilakukan awal tahun ini belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga kuartal I 2019.

“Bisa dicek konsumsi hanya tumbuh di angka 5%, padahal sudah ada banyak belanja pemerintah seperti bantuan sosial, dana desa, gaji pegawai dan belanja pemilu yang sebagian didanai dari pinjaman,” imbuh dia.

Menurut Bhima, utang juga belum terbukti mampu menciptakan stimulus untuk perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang didanai utang beberapa diantaranya masih di bawah kapasitas penggunaan, karena kurang matang dan terencana. (nrc)

 100 total views