Korut Ancam Batalkan Pertemuan Jong-un dan Trump Jika Terkait Nuklir

Kim Jong-un dan Donald Trump

[divide]

Korut (Nadariau.com) – pemerintah Korea Utara (Korut) ancam batalkan pertemuan pemimpin mereka Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lantaran tak terima terus ditekan AS agar Pyongyang melakukan penghapusan penggunaan senjata nuklir atau denuklirisasi.

“Kami tidak akan tertarik untuk melakukan pembicaraan lagi, jika (mereka) hanya mencoba mendorong kami secara sepihak ke suatu sudut dan memaksa kami melepaskan nuklir,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Kim Kye-gwan.

Dilansir Anadolu Agency, Rabu (16/5/2018), Kye-gwab menyampaikan kritikan terhdap para pejabat Amerika karena menggunakan denuklirisasi Libya sebagai preseden bagi Korut untuk diikuti. Kye-gwan merasa tersinggung, karena menurutnya teknologi nuklir Korut jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Libya.

“AS mengatakan bahwa mereka akan memberi kami kompensasi dan manfaat ekonomi jika kami menghapus nuklir. Tetapi, kami tidak pernah mencari perkembangan ekonomi dengan menempelkan harapan di AS dan kesepakatan seperti itu tidak akan pernah terjadi juga,” tegasnya.

Sebelumnya, Kye-gwan mengatakan bahwa pihaknya tidak tertarik dengan perundingan yang mengharuskan denuklirisasi. Dia mengatakan bahwa Pyongyang akan pergi untuk bernegosiasi dengan Trump hanya jika dia tertarik dalam meningkatkan hubungan.

Untuk itu, Diplomat Korut itu mendesak Washington mengadakan pembicaraan dengan Pyongyang dengan keinginan kuat guna meningkatkan hubungan bilateral untuk mendapatkan respon positif dari Korut.

Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders menyatakan AS masih berharap pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un tetap berlangsung. Keduanya dijadwalkan bertemu di Singapura pada 12 Juni mendatang.

“Kami masih berharap pertemuan itu akan berlangsung dan kami akan melanjutkan jalan itu, tetapi pada saat yang sama kami sudah siap bahwa ini bisa menjadi negosiasi yang sulit,” ujarnya.

“Presiden siap jika pertemuan berlangsung. Jika tidak, kami akan melanjutkan kampanye tekanan maksimum yang sedang berlangsung,” sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sindonews dari Reuters pada Rabu (16/5/2018).