Bupati Meranti Sampaikan LKPJ Tahun 2017

Bupati Meranti menyerahkan LKPJ Tahun 2017 kepada DPRD Meranti.

[divide]

Meranti (Nadariau.com) – Bupati Kepulauan Meranti Irwan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2017 dihadapan Ketua dan Jajaran Anggota DPRD Kepulauan Meranti.

Penyampaian itu dilakukan dalam rapat Paripurna dengan Agenda mendengarkan LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Meranti Tahun 2017, bertempat di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti Selatpanjang, Selasa (03/04/2018).

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Meranti Fauzy Hasan, Wakil Ketua DPRD Meranti Muzamil, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis, Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Perwakilan Polres Meranti, Kejari, Koramil, TNI AL, Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab Meranti, Tokoh Masyarakat/Agama dan para undangan.

Dalam pidato ringkasnya terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 Irwan mengatakan, pokok-pokok pencapaian pembangunan yang bersifat strategis sesuai visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Yakni menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani.

“Masih menitik beratkan pembangunan pada bidang Infrastruktur jalan dan jembatan, Pelabuhan, Air bersih, listrik, Pendidikan dan Peningkatan kesehatan masyarakat, dalam rangka membuka isolasi daerah, mempermudah akses dan memperpendek jarak tempuh antar Desa dan Kecamatan, meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat,” kata Irwan.

Lebih jauh disampaikan Bupati Meranti, dari pelaksanaan pembangunan tahun 2017, telah berhasil meningkatkan indikator keberhasilan pembangunan sebagai berikut, untuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 berada di Level 63,9.

Mencerminkan mutu kesehatan dan pendidikan dan pendapatan masyarakat di Meranti masih relatif rendah dibanding Kabupaten Kota lainnya di Riau, Namun jika dilihat pertumbuhannya yang mencapai 4-6 persen pertahun dinilai sudah cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi 3,22 persen masih diatas angka rata-rata Provinsi, PDRB Perkapita tanpa migas 16,04 Triliun atas dasar Hatga Konstan PDRB Perkapita seebsar 11 T lebih, Tingkat Inflasi 4,32 Persen.

Tingginya angka inflasi di Meranti menurut Bupati adalah dikarenakan tersendatnya pasokan makanan yang menyebabkan harga bahan poko dipasaran menjadi tinggi.

Indikator selanjutnya adalah jumlah Penduduk miskin tahun 2017 sebesar 28.99 persen dimana angka ini jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 34 persen.

Mengenai struktur realisasi APBD Meranti Tahun 2017 dari 1.89 Triliun Rupiah, terealisasi sebesar 957 Miliar. Atau sebanyak 200 Miliar lebih APBD Meranti tidak dapat direalisasikan.

Penyebabnya menurut Irwan, adalah akibat tertundanya Transfer dana Pusat dan semakin besarnya pemotongan DBH Migas Meranti. Hal ini semakin diperburuk dengan terus berkurangnya Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau.

Apa yang terjadi itu menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu sangat disayangkan. Harusnnya sebagai daerah yang masuk dalam kawasan strategis Nasional dan masuk wilayah diperbatasan dengan angka kemiskinan masih cukup tinggi.

Dimana Meranti harus mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka mengejar ketertinggalan agar mampu sejajar dengan Kabupaten Kota lainnya di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Tapi kenyataannya sangat bertolak belakang.

“Tertundanya Tranfer dana Pusat dan penurunan DBH Migas Meranti sudah terjadi sejak 2015 sampai sekarang, akibatnya berdampak pada terkendalanya pelaksanaan pembangunan didaerah,” ujar Bupati Irwan, seraya berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung Meranti. (rul)