[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan Berita”][divide]
Tujuan pertemuan tersebut yaitu untuk mengikuti rapat kerja Pemerintah terkait percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.
Acara tersebut berlangsung di Hall B3 Jakarta Intetnasional Expo (JIExpo) Kemayiran Jakarta, Rabu (28/03/2018).
Dalam pertemuan tersebut adalah Presiden mengintruksikan kepada kepala daerah dan ketua DPRD untuk membentuk satgas pelayanan masyarakat.
Selain itu presiden menginstruksikan agar melakukan pemangkasan terhadap birokrasi yang berbelit belit, percepat pelayanan dalam penerbitan izin.
Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir mengaku sangat mengapresiasi atas langkah yang diambil Presiden. Karena ia menilai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat akibat birokrasi yang berbelit-belit.
Diakui sekarang ekonomi daerah melambat. Penyebab terbesarnya adalah birokrasi yang berbelit belit.
“Sebagai contoh kita negara yang besar kekayaan alamnya melimpah, sumber daya manusianya tidak terhitung tapi nilai ekspor kita kalah dengan Malaisyia, Thailand, Filipina idan Vietnam apalagi Singapura, ” kata Politisi PAN Bengkalis ini.
Dengan adanya instruksi ini kata Abdul Kadir merupakan sebuah angin segar bagi dunia investasi, termasuk Bengkalis yang harus berbenah terhadap pelayan dan memangkas birokrasi yang berbelit belit.
“DPRD bersama Bupati akan duduk bersama mengawasi ini, Kalau bisa sekarang kenapa harus menunggu nanti,” tegas Abdul Kadir. (nto)
