[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan Berita”][divide]
Pekanbaru (Nadariau.com) – DPRD Riau mengusulkan penambahan modal untuk Bank Riau Kepri sebesar Rp1,5 triliun.
Penambahan modal ini dianggarkan secara bertahap sebanyak tiga kali, yakni Rp500 miliar dari APBD Riau 2018, 2019, dan 2020.
Dana tersebut juga merupakan penambahan modal untuk BRK, yang ingin menaikkan kelas dari B ke kelas A.
Dengan tambahan modal Rp1,5 triliun kita berharap dana itu dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah oleh BRK.
“Pemprov melalui komisi III DPRD Riau merencanakan penambahan modal sebesar Rp1,5 triliun, nanti akan diberikan secara bertahap Rp500 miliar per-APBD. Sekarang kan masih kelas B, kita ingin naik ke kelas A, BRK ini, sehingga dapat melayani masyarakat lebih baik dan sungguh-sungguh,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, seperti dikutip dari GoRiau.com, Jumat, (09/02/2018).
Diharapkan modal ini nantinya dapat segera kembali dan menambah deviden pertahun untuk daerah, maka perlu evaluasi kompetensi yang dimiliki oleh pihak BRK. Untuk itu, Komisi III DPRD Riau berencana memanggil direksi BRK untuk pembahasan lebih lanjut.
“Dalam waktu dekat kami akan panggil direksi BRK ini untuk mempertanyakan berapa kebutuhan dana menaikkan kelas itu. Karna uang itu tidak sedikit, harus dikelola oleh profesional yang mempunyai kapasitas mengelola perbankan. Kita berharap modal ini akan berputar dan menambah deviden untuk daerah,” terangnya.
Untuk kepentingan tersebut, Suhardiman berharap dalam RUPS BRK ini menghitung laba bersih mereka, BRK diharapkan mampu secara kreatif menyentuh hati masyarakat.
Kemudian, BRK harus merancang program-program yang memberikan modal kerja dan kredit usaha rakyat menengah kebawah, sehingga roda perekonomian berjalan hingga ke usaha-usaha masyarakat kecil.
Nanti RUPS harus menghitung dulu laba bersihnya, kemudian program-program yang dikucurkan kemasyarakat.
BRK ini harus kreatiflah menyentuh hati masyarakat sehingga orang berharap bisa melakukan transaksi usaha yang kita manfaatkan ini, dapat melayani masyarakat, kemudian harus ada memprogramkan kredit usaha rakyat menengah kebawah, modal kerja, untuk masyarakat kecil dapat membuka usahanya, sehingga roda perekonomian berjalan,” tuturnya. (nrc)
