Pekanbaru (Nadariau.com) – DPRD Riau sangat menyayangkan tindakan sebagian perusahaan transportasi pengangkut Cerude Palm Oil (CPO) yang tidak membayar pajak. Bahkan kendaraanya juga tidak memakai plat nomor polisi.
Padahal jumlahnya ribuan unit truk tersebar di Provinsi Riau. Akibatnya sudah tentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak menjadi berkurang.
“Jumlah perusahaan sawit di Pekanbaru ada sekitar 220 perusahaan. Masing masing perusahaan memiliki ribuan unit kendaraan operasional,” kata Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby, Sabtu (20/01/2018).
Untuk meningkatkan PAD di Riau, maka Suhardiman meminta OPD terkait untuk melakukan penertiban terhadap kendara pengangkut CPO. Terutama kendaraan yang tidak memiliki plat nomor polisi.
Bagi kendaraan luar provinsi beroperasi di Riau, agar diwajibkan memutasi kendaraan menjadi plat nomor Riau. Maka melalui peneritipan ini dapat mengoimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak.
Menurut Suhardiman, banyaknya kendaraan non BM yang berada diwilayah Riau sudah barang tentu merugikan daerah. Perusahaan tersebut berusaha di Riau, sementara membayar pajaknya ke daerah lain.
Penerimaan pajak merupakan sumber pemasukan yang cukup besar yang seharusnya didapat. Tapi terabaikan begitu saja selama ini.
“Dalam penertiban, jangan dipersulit pengusahan transportasi dalam kepengurusan pajak. Termasuk proses balik nama. Agar pemilik segera dan dapat menghidupkan pajaknya atas nama plat Riau,” harap Suhardiman. (ind)
