Pekanbaru (nadariau.com) – Kabar gembira, DPRD Provinsi Riau menjamin bahwa iuran bulanan sekolah negeri khusus untuk tingkat SMA/SMK negeri sederajat menjadi nol persen. Pembebasan iuran ini direncanakan dimulai tahun ajaran 2017-2018.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson menegaskan, biaya standar siswa pertahun akan ditanggung oleh APBD Riau. Karena setelah dihitung, jumlah tersebut tidak tinggi dan dapat dibebankan kepada APBD.
“Saya yang menjamin, bahwa mulai tahun ajaran sekarang sampai seterusnya, anggaran untuk SMA/SMK negeri sederajat akan saya masukkan kedalam APBD. Sehingga program wajib belajar 12 tahun bisa terwujud di Riau. karena iuran siswa sudah nol persen,” kata Aherson, yang membidangi pendidikan, Kamis (03/08/2017).
Diakui, berdasarkan Permendikbud NO.75 tahun 2016 menerangkan bahwa, komite sekolah boleh menggalang dana kepada siswa untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah. Namun jika daerah mampu meningkatkan anggaran mutu pendidikan, maka komite sekolah tidak boleh melakukan pemungutan kepada siswa.
Sementara, APBD Provinsi Riau ini sangat tinggi. Anggaran untuk dinas pendidikan lebih dari 20 persen. Tetapi mutu pendidikan masih jauh ketinggalan dari provinsi lain, yang memiliki anggaran pendidikan jauh lebih rendah dari Riau.
“Kemarin anak saya baru tamat SMA, tetap membayar iuran sesuai dengan kesepakatan komite sekolah. Namun sekarang dan kedepan, karena saya sudah tau kebutuhan standar siswa per tahun, maka iuran itu akan kita hapuskan sehingga tidak ada lagi iuran disekolah,” tegas Aherson.
Berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi V dengan DPRD Riau. Ternyata biaya standar pendidikan untuk SMA selama satu tahun hanya sekitar Rp3,5 juta.
Sedangkan bantuan dana APBN melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk satu orang siswa, Rp1,4 juta per tahun. Ditambah bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu sekarang menjadi kewenangan provinsi, sekitar Rp400 ribu untuk satu orang siswa per tahun.
Jadi kekurangan biaya yakni Rp1,7 juta. Jadi kekurangan ini bisa dianggarkan kedalam APBD. Karena Provinsi Riau yang dikenal kaya oleh daerah lain, mampu menutupi kekurangan itu.
“Seperti di Jakarta, ada orang tua siswa menyumbang 1 unit AC kesekolah, langsung kepala sekolahnya di penjara. Jadi di Riau, nanti bagi pihak sekolah yang berani menerima bantuan dari pihak lain, maka bisa jadi bernansib sama,” ujar Aherson.
Kadisdik Riau, Rudiyanto menjelaskan, bahwa anggaran Rp3,5 juta juta itu adalah untuk biaya operasional sekolah. Namun belum termasuk anggaran lainnya.
“Meski demikian, saya pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah, yang dibuat secara bersama-sama. Agar semua anak di Riau bisa sekolah,” jawab Rudiyanto dalam rapat tersebut. (ind)
