DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Jawaban LKPJ Kepala Daerah 2023

Pekanbaru (Nadariau.com) – DPRD Provinsi Riau mengggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Penjabat (Pj) Gubernur Riau atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023.

sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus), dan penyampaian pengumuman perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (25/3/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Riau. Kemudian Pejabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto beserta jajaran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau dan para undangan.

Sidang paripurna ini sebagai tindaklanjut dari rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 pada tanggal 21 Maret 2024 yang lalu.

Maka tahapan rapat paripurna selanjutnya adalah penyampaian jawaban Pj Gubernur Riau atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.

Dalam pidatonya, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, pertemuan ini dalam rangka mewujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu penting adanya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Provinsi Riau.

“Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya atas pandangan umum yang disampaikan oleh Pansus DPRD Riau terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan kita bersama untuk menjadikan Riau yang lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.

Dijelaskan, bahwa ia sepakat dengan pandangan dari berbagai fraksi tersebut, terlebih terkait kedisiplinan ASN. Menurutnya ini dapat meningkatkan kualitas Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan visi misi dan pembangunan di seluruh wilayah Riau.

“Kami sependapat bahwa sumber daya aparatur merupakan motor penggerak birokrasi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Untuk itu kompetensi sumber daya manusia perlu ditinggakatkan,” jelasnya.

“Berbagai upaya meningkatkan kedispilinan pegawai yang telah dilakukan antaralain penegakan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN, pembinaan disiplin secara persuasif memberikan reward sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.

Kemudian, terkait upaya peningkatan pendapatan daerah secara optimal. Terus-menerus dilaksanakannya melalui kebijakan keuangan daerah dan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pengelolaan objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan.

“Pemerintah provinsi Riau terus melakukan pengembangan digitalisasi, transaksi Pajak Daerah dan retribusi daerah, optimalisasi kerja BUMD, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan tata kelola pajak dan retribusi darah yang didukung database berbasis digital update dan integritasi,” terangnya.

Sementara itu, ia mengungkapkan Pemprov Riau menjadikan sektor pariwisata sebagai satu di antara prioritas utama. Dengan meningkatkan alokasi anggaran belanja dan mendukung pemasaran pariwisata seperti pelaksanaan event pariwisata sebagai promosi citra destinasi wisata.

“Perbaikan sarana dan prasarana parawisata, pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif, serta event pariwisata berbasis budaya Melayu sebagai payung negeri,” ungkapnya. (Galeri)