[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan Berita”][divide]
Jakarta (Nadariau.com) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan sikap pemerintah yang telah mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubalig atau penceramah yang bisa digunakan oleh instansi pemerintah hingga lembaga pendidik selama bulan ramadan.
Mardani memprediksi langkah tersebut justru bisa membuat masyarakat Indonesia semakin terpecah dan bisa melahirkan bibit-bibit terorisme.
“Monggo, 200 monggo, tetapi jangan membatasi yang lain, ini langkah yang membuat kita terbelah ini lahan yang justru menimbulkan terorisme tumbuh subur,” kata Mardani di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/5).
Dia pun mengusulkan jika memang pemerintah ingin meminimalisir penceramah yang menyusupkan paham-paham radikalisme dalam ceramahnya, harusnya langsung saja disebut nama yang memang harus dihindari.
Kata Mardani, harusnya ada pendekatan lebih personal dan informal, alih-alih langsung mengeluarkan rujukan nama yang bisa menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.
“Usul saya langsung saja sebut nama ustad yang ada catatan. Bisa juga gunakan cara lebih informal dan personal, itu lebih baik,” kata dia.
Bukan hanya itu, dikatakan Mardani pemerintah juga sebenarnya tidak berwenang mengeluarkan rujukan nama penceramah, akan lebih baik jika hal itu dikeluarkan oleh majelis yang berwenang mislanya MUI.
“Kita kan sudah punya Majelis ulama Indonesia, ngapain repot-repot pemerintah keluarkan itu. Saya akan lebih percaya dan yakin kalau daftar itu yang mengeluarkan adalah MUI daripada pemerintah,” katanya. (CNN/nrc)
