Pekanbaru (Nadariau.com) – Beredarnya dugaan dokumen tentang anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, yang mencatut nama Ketua KPK Firli Bahuri, untuk memuluskan proyek di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sempat membuat heboh masyarakat Riau, mendapatkan tanggapan politisi Demokrat tersebut.
Pemberitaan yang menyudutkan dirinya tersebut, telah beredar luas dibeberapa media online. Secara tegas ia menyebutkan bahwa hal itu merupakan fitnah untuk mencemarkan nama baik M Nasir.
“Dokumentasi palsu ini menjadi fakta hukum yang akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian serta pihak kejaksaan. Selama 15 tahun menjadi DPR RI, tidak punya satu butir pun proyek di pemerintah atau di mitra saya, buktikan oleh oknum itu kalau memang ada,” kata M Nasir didampingi oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, kepada wartawan, Sabtu (14/10/2023).
“Hari ini dihadapan teman-teman wartawan media nasional maupun lokal, saya ingin mengklarifikasi tentang berita di medsos dan terbit juga di berita online. Yang telah mencatut nama saya dan menyebutkan juga nama Ketua KPK, termasuk mitra kerja saya (PHR),” tambahnya.
Menanggapi masalah tersebut, dia pun sangat terpaksa mendatangi pihak berwajib untuk melaporkan atas pencemaran nama baiknya tersebut. Sebab, hal yang ditudingkan pada medsos dan media tidak benar dan tidak ada konfirmasi dari dirinya serta tamba narasumber yang jelas.
“Perlu saya sampaikan disini, berita itu naik di medsos dan media yang saya terima tersebut adalah hoax. Saya langsung datang ke Polda Riau. Melaporkan tentang, medsos yang mencatut nama saya. Dan saya minta medsos ini harus ditelusuri dan orang-orang yang membuat serta tokoh dibelakang ini semua harus ditindak secara hukum. Karena sudah kedua kalinya ini,” kata M Nasir.
Dia punya harapan besar agar pelakunya segera ditangkap, agar menjadi efek jera dan juga tidak terulang kembali dikemudian hari.
“Mungkin saya berharap, politik ini terbuka dan membangun suasana yang damai, teman-teman media cerdas-cerdas, saya minta teman-teman dapat menyampaikan realita yang sebenarnya yang terjadi.
Saya minta juga kepada pihak hukum, tangkaplah pelakunya itu. Karena bisa jadi banyak lagi korban lainnya nanti. Saya buat LP (laporan polisi), di Polda Riau, yakni Tiktok dengan akun haus keadilan dan Wakil Sekjen FKPMR. Saya minta tolong dimasa politik ini, jangan bermain politik sekotor ini. Janganlah membuat politik hitam, dengan membunuh karakter seseorang,” ungkapnya.
Tudingan tersebut juga membuat sedih masyarakat Riau yang ada di dapilnya. Sebab selama ini ia merasa sudah mengemban amanah dengan baik untuk masyarakat Riau.
“Saya sudah 15 tahun menjadi anggota DPR RI perwakilan Riau. Amanah yang diberikan masyarakat Riau sudah dipegang dan saya emban baik-baik. Aspirasi di dapil saya sudah jalankan. Dan regulasi dibawa saya, saya awasi dengan baik. Apalagi dengan KPK, saya tidak ada urusan dengan ketua KPK, regulasi KPK dan DPR itu berjalan sendiri-sendiri. menjalankan fungsi sebagai pembuatan anggaran, legislasi, pengawasan itu yang saya jalankan, untuk kemajuan Riau” katanya.
Sementara, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengutuk keras apa yang dilakukan akun-akun tiktok tersebut dan ia menyebut hal tersebut merupakan fitnah yang keji dan bisa merusak nama baik saudara M Nasir maupun nama baik Partai Demokrat.
“Saya atas nama pribadi dan Partai Demokrat mengutuk keras fitnah-fitnah yang telah dilayangkan oleh akun-akun tiktok tersebut, ini merupakan cara berpolitik kotor. Saya meminta di masa politik ini janganlah bermain politik sekotor ini. Janganlah membuat politik hitam, membunuh karakter seseorang dan berpolitiklah yang adil. Lapangan ini sudah dibuka oleh KPU, silahkan berpolitik dengan adil,” kata Hinca Panjaitan.
Hinca juga menyebutkan, dirinya dan Partai Demokrat akan mengawal terus kasus ini sampai ke akar-akarnya, agar terang benderang.
“Saya selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat akan mengawal terus kasus ini hingga tuntas,” kata Hinca Panjaitan.
Sementara itu, PS Panit III Subdit V Ceber, Ditkrimsus Polda Riau, IPDA Hendri Joni memenbenarkan adanya laporan pencemaran nama baik tersebut.
IPDA Hendri mengatakan saat ini pihaknya sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk saksi pelapor.
“Laporannya saat ini sudah diproses, beberapa orang saksi sudah kita periksa dan Polda Riau akan melayangkan surat ke perusaan meta yang menaungi perusahaan tiktok di Singapura untuk menelusuri akun tiktok tersebut,” kata IPDA Hendri.
Sementara untuk media online yang dilaporkan, tambah IPDA Hendri, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan press guna mengetahui apakah media tersebut resmi terdaftar atau media abal-abal.
“Kalau media tersebut resmi terdaftar di dewan perss kita akan menyerahkan proses penyelidikannya ke Dewan Pers, namun apa bila media tersebut abal-abal kita akan langsung memproses pidananya,” kata IPDA Hendri.
Seperti diketahui, video yang diunggah oleh akun @hauskeadilann di kanal Tiktok itu sudah ditonton oleh 140,9 ribu orang, disukai 2.118 kali, dikomentari sebanyak 327 kali dan disebarkan sebanyak 552 kali.
“Anggota DPR RI Komisi VII Muhammad Nasir diduga kuat rutin setor uang ke Ketua KPK Firli Bahuri. Firli Bahuri diketahui melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dari tersangka korupsi, Mentan Syahrul Yasin Limpo. Firli kerap melakukan modus serupa yakni kongkalikong dengan para pejabat termasuk Muhammad Nasir. Anggota DPR RI dari Dapil Riau 2 itu meraup pundi uang haram dengan menjadi makelar tender pengadaan di Pertamina Hulu Rokan atau PHR,” bunyi narasi dalam video tersebut.
Sementara laporan kepada Wakil Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dilakukan karena narasinya yang beredar di berbagai media lokal Riau bahwa Nasir telah mempermalukan Riau.(sony)
 - Beredarnya dugaan dokumen tentang anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, yang mencatut nama Ketua KPK Firli Bahuri, untuk memuluskan proyek di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sempat membuat heboh masyarakat Riau, mendapatkan tanggapan politisi Demokrat tersebut.){kind=link}