Kuansing (Nadariau.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengesahan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang di Ketuai Moeldoko, di Sumatera Utara.
Sementara, DPC Partai Demokrat Kuansing menilai bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan
Menurut Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kuansing, Fedrios Gusni, menyatakan bahwa, keputusan tersebut merupakan jalan terbaik untuk partai Demokrat dan bangsa Indonesia.
“Iya. Kami dari partai Demokrat Kuansing memberikan aperesiasi yang tinggi terhadap pemerintah Pak Jokowi. Dan apa yang disampaikan Pak Yasonna Laoly dalam konferensi pers itu adalah sebuah kebenaran,” kata Fedrios, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/3/2021).
Kedepan, Partai Demokrat Kuansing terus berbenah demi kemajuan partai dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saya juga ingin sampaikan bahwa kondisi simpatisan dan pengurus Partai Demokrat Kuansing saat ini berjalan seperti biasa. Kami tetap kompak. Ini adalah kekutan kami untuk membesarkan partai ini,” kata Fedrios. (fau)
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengesahan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang di Ketuai Moeldoko, di Sumatera Utara.){kind=link}