Pekanbaru (nadariau.com) – Aliansi BEM Riau bersatu desak walikota Pekanbaru copot kadis DLHK Kota Pekanbaru.
Desakan itu disampaikan Korpus Aliansi BEM Riau Bersatu Ikhsan Tarigan kepada nadariau.com, Ahad (31/5/26).
Menurut Ikhsan adanya dugaan permainan anggaran untuk transdepo yang tidak aktif oleh dinas DLHK perlu ditindaklanjuti agar tidak menjadi bola liar terkait isu tersebut.
Lanjutnya, jika benar dugaan adanya transdepo (Rumbai, red) yang tidak aktif tapi masih dilakukan pembayaran sewa lokasi dan operasional tiap bulannya, artinya itu fiktif dan jelas merugikan negara.
“Harusnya walikota Agung Nugroho segera turun tangan untuk mengecek hal tersebut agar tidak merugikan keuangan negara jika hal tersebut benar,” kata Ikhsan.
“Jika kepada para camat walikota Pekanbaru berani memberi ultimatum apabila tidak becus ngurus sampah di daerah kerja masing masing, seharusnya hal yang sama juga bisa dilakukan ultimatum kepada kadis DLHK Pekanbaru karena diduga lalai ngurus persampahan.”
Buktinya transdepo ada yang tidak aktif hingga kini dan diduga ada anggaran yang dikeluarkan untuk transdepo yang tidak aktif alias fiktif tersebut.
“Kami dalam waktu dekat juga akan menyuarakan hal tersebut kepada walikota jika kadis DLHK tidak serius ngurus sampah dan diduga menciptakan anggaran untuk transdepo yang diduga fiktif, anggaran jalan terus tapi barang itu tidak ada,” tutup Ikhsan. (***)
