Indikator Makro Tunjukkan Tren Positif, DPRD Asahan Gelar Paripurna LKPJ 2025

Kisaran (Nadariau.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026), di ruang Rapat Rambate Rata Raya DPRD Asahan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane dan dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Rianto menyampaikan gambaran umum kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Jumlah penduduk Kabupaten Asahan tercatat meningkat dari 813.720 jiwa pada 2024 menjadi 824.597 jiwa pada 2025, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,34 persen. Di sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tumbuh menjadi Rp63,14 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami kenaikan menjadi Rp32,78 triliun.

“Peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak positif,” ujar Rianto dalam sambutannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan juga mengalami kenaikan dari 74,17 menjadi 75,13, yang menempatkan daerah ini dalam kategori tinggi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,46 persen dan angka kemiskinan juga berhasil ditekan hingga 7,18 persen.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Asahan tahun 2025 mencapai 96,72 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 94,22 persen. Adapun pembiayaan daerah bahkan melampaui target dengan capaian 100,02 persen.

Selain itu, pemerintah daerah juga memaparkan capaian sembilan program prioritas pembangunan. Di sektor pendidikan, puluhan sekolah telah direhabilitasi dan ribuan pelajar menerima bantuan beasiswa. Di bidang kesehatan, lebih dari 163 ribu masyarakat telah mendapatkan jaminan kesehatan daerah.

Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah menerbitkan hampir 5.000 izin usaha serta membentuk ratusan koperasi desa. Sementara di bidang infrastruktur, pembangunan jalan mencapai lebih dari 52 kilometer.

Tak hanya itu, Kabupaten Asahan juga mencatat berbagai penghargaan, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diraih delapan kali berturut-turut, serta sejumlah pengakuan di bidang kesehatan dan tata kelola pemerintahan.

Ketua DPRD Asahan dalam penutupan rapat menyampaikan bahwa LKPJ tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Rapat paripurna ditutup pada pukul 12.55 WIB dalam suasana tertib dan lancar. (san)