Pekanbaru (Nadariau.com) – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat berjalan secara terarah di Kota Pekanbaru. Sehingga tidak adanya tumpang tindih program antara aspirasi anggota DPRD dan program pembangunan di tingkat masyarakat.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Putri Varadina, menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengoordinasikan dan memberikan informasi terkait program-program yang diusulkan.
Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami harapkan nanti kegiatan Musrenbang ini hasilnya tidak tumpang tindih antara aspirasi anggota DPRD dengan program RW yang Rp100 juta. Jadi kami berharap Bappeda dapat memberikan informasi yang jelas agar program-program yang dilakukan tidak saling bertabrakan,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.
Ia menambahkan dengan perencanaan yang terkoordinasi dengan baik, program prioritas yang diusulkan masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD dapat terlaksana secara optimal. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat merasakan langsung hasil dari aspirasi yang telah disampaikan kepada wakil rakyat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekanbaru, Muhammad Firdaus, menjelaskan seluruh usulan pembangunan akan masuk dan tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem tersebut, setiap program akan dibahas secara bertahap dalam forum perencanaan pembangunan daerah.
“Semua usulan akan masuk ke SIPD, kemudian kita bahas dalam forum RKPD. Forum RKPD ini dihadiri oleh seluruh stakeholder. Setelah itu dilanjutkan dengan Musrenbang kota dan asistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelasnya.
Firdaus menambahkan bahwa melalui proses tersebut, potensi tumpang tindih program dapat diketahui sejak awal sehingga dapat dilakukan penyesuaian.
Ia berharap koordinasi tersebut mampu memastikan tidak ada program yang saling overlap antara usulan dari kelurahan, program Rp100 juta per RW, maupun pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Pekanbaru. (alin)
 - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat berjalan secara terarah di Kota Pekanbaru. Sehingga tidak adanya tumpang tindih program antara aspirasi anggota DPRD dan program pembangunan di tingkat masyarakat.){kind=link}