Pekanbaru (Nadariau.com) – Penanganan kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas masih bergulir.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kembali harus melengkapi berkas perkara setelah dikembalikan jaksa peneliti untuk kesekian kalinya.
Informasi yang dihimpun, pengembalian berkas perkara tersebut telah mencapai sepuluh kali. Penyidik kini kembali bekerja memenuhi petunjuk jaksa, mulai dari pendalaman materi perkara, pemenuhan alat bukti hingga penyempurnaan administrasi penyidikan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, membenarkan berkas perkara tersebut masih dikembalikan oleh jaksa peneliti.
“Iya, benar masih dikembalikan. Saat ini penyidik masih terus melengkapi sesuai petunjuk jaksa,” kata Kombes Ade saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026).
Kasus ini berkaitan dengan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Estate IV Divisi F, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan hasil penyidikan, kawasan sempadan sungai tersebut diduga telah dibuka dan ditanami kelapa sawit sejak 1997–1998. Tanaman mulai berproduksi pada 2002 dan aktivitas perkebunan itu diduga berlangsung selama kurang lebih 22 tahun.
Penyidik menduga pemanfaatan kawasan sempadan sungai tersebut dilakukan tanpa izin dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III. Selain itu, aktivitas perkebunan tersebut diduga tidak sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Riau telah meminta keterangan sejumlah ahli dari berbagai bidang, di antaranya ahli lingkungan hidup, sumber daya air, kerusakan tanah, pengukuhan kawasan hutan, hukum pidana lingkungan hingga hukum korporasi.
Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen perusahaan, peta kawasan, dokumen AMDAL serta hasil pengujian laboratorium untuk memperkuat pembuktian perkara.
Tak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan kerugian ekologis akibat aktivitas perkebunan tersebut ditaksir mencapai Rp187,8 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, PT Musim Mas disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
Saat ini, penyidik masih berupaya memenuhi seluruh petunjuk jaksa agar berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau P-21. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Pengembalian berkas hingga sepuluh kali ini menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara dugaan kerusakan lingkungan tersebut. Penyidik diharapkan segera menuntaskan seluruh kekurangan agar perkara dengan dugaan kerugian ekologis mencapai ratusan miliar rupiah itu dapat berlanjut ke persidangan.(sony)
 – Penanganan kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas masih bergulir.){kind=link}