Pekanbaru (Nadariau.com) – Penanganan kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas menjadi sorotan. Pasalnya, berkas perkara yang ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tersebut dikabarkan telah sepuluh kali dikembalikan jaksa peneliti untuk dilengkapi.
Hingga Minggu (15/11/2026), perkara tersebut belum juga dinyatakan lengkap atau P-21. Penyidik masih harus memenuhi sejumlah petunjuk jaksa, mulai dari pendalaman materi perkara, pemenuhan alat bukti hingga penyempurnaan administrasi penyidikan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, membenarkan bahwa berkas perkara tersebut masih dikembalikan oleh jaksa peneliti.
“Iya, benar masih dikembalikan. Saat ini penyidik masih terus melengkapi sesuai petunjuk jaksa,” kata Kombes Ade saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/2026).
Kasus ini berkaitan dengan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Estate IV Divisi F, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan hasil penyidikan, kawasan sempadan sungai tersebut diduga telah dibuka dan ditanami kelapa sawit sejak 1997–1998. Tanaman mulai berproduksi pada 2002 dan aktivitas perkebunan itu diduga berlangsung selama kurang lebih 22 tahun.
Penyidik menduga pemanfaatan kawasan sempadan sungai tersebut dilakukan tanpa izin dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III. Aktivitas perkebunan itu juga diduga tidak sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah meminta keterangan sejumlah ahli dari berbagai bidang, mulai dari ahli lingkungan hidup, sumber daya air, kerusakan tanah, pengukuhan kawasan hutan, hukum pidana lingkungan hingga hukum korporasi.
Selain itu, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen perusahaan, peta kawasan, dokumen AMDAL serta hasil pengujian laboratorium.
Dari hasil penyidikan, dugaan kerugian ekologis akibat aktivitas perkebunan tersebut ditaksir mencapai Rp187,8 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara yang berkaitan dengan dugaan pemanfaatan kawasan sempadan sungai tersebut.
Atas perkara ini, PT Musim Mas disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
Kini, penyidik masih berupaya menuntaskan seluruh petunjuk jaksa agar berkas perkara dapat dinyatakan lengkap. Jika nantinya berstatus P-21, proses hukum akan berlanjut ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Pengembalian berkas hingga sepuluh kali menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan penanganan kasus ini. Dengan dugaan kerugian ekologis mencapai Rp187,8 miliar, publik tentu menantikan kejelasan proses hukum serta kelanjutan perkara tersebut hingga ke persidangan.(sony)
 – Penanganan kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas menjadi sorotan. Pasalnya, berkas perkara yang ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tersebut dikabarkan telah sepuluh kali dikembalikan jaksa peneliti untuk dilengkapi.){kind=link}