Pekanbaru (Nadariau.com) – Isu mutasi gelombang kedua yang disampaikan Sekdaprov Riau SF Hariyanto dan menyasar pejabat eselon II, membuat suasana birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Riau semakin galau.
Pantauan awak media di beberapa dinas, tampak suasana kerja mulai tidak kondusif. Para pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) seakan kurang gairah dan menunggu nasib yang tidak pasti.
“Kami tidak mau berandai-andai. Cuma kami menunggu saja apa kebijakan pimpinan. Kita tetap bekerja menyelesaikan program dan kegiatan yang masih belum tuntas tahun ini. Kita maksimalkanlah, meski pun kami tidak tahu sampai kapan bisa bekerja. Karena isunya akan ada mutasi lagi,” ujar salah seorang pimpinan OPD yang tidak ingin namanya dituliskan.
“Sudahlah, jangan lagi buat kegaduhan. Tak elok dilihat orang. Beri kesempatan OPD menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakannya. Tinggal satu bulan saja, tanggal 15 Desember sudah tutup buku kegiatan tahun ini,” harap Eddy A. Mohd Yatim, S.Sos, M.Si Ketua Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ketika menanggapi terkait isu mutasi gelombang kedua ini.
Eddy Yatim juga meminta pemimpin kita di Riau tidak mempertontonkan arogansi kekuasaannya. Sebab, apa pun alasannya, kata Eddy Yatim lagi, dengan waktu yang singkat dan agenda yang padat di akhir tahun ini (menyelesaikan program/ kegiatan 2023 dan penyusunan APBD 2024) kesan yang muncul dalam mutasi lebih kepada balas dendam.
Karena sebanyak 30 orang lebih pejabat yang terkena non job dan empat orang yang terkena demosi, membuat pejabat kita terkena psikologisnya. Ini jelas bukan untuk penataan birokrasi yang lebih baik dan pencapaian kinerja.
Ditambahkan Eddy Yatim, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan KASN di Jakarta terkait heboh isu mutasi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Riau. Dikatakan Eddy Yatim, KASN menyayangkan kondisi yang terjadi di Provinsi Riau.
Sampai saat ini, kata Eddy Yatim, sebagai lembaga pengawas, KASN belum mengeluarkan apa-apa terkait rencana mutasi dan uji kompetensi pejabat eselon II Pemprov Riau.
“Komisi I juga berencana akan mendatangi Kemendagri dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) di Jakarta berkonsultasi soal isu mutasi ini. Kami tidak punya kepentingan, kami hanya ingin suasana harmonis dan kondusif tetap terjaga di lingkungan birokrasi di daerah ini. Kita tidak mau kegaduhan mutasi ini menghambat capaian kinerja dan visi misi Riau ke depan. Kita juga meminta aparat hukum memberikan atensi, karena ada laporan yang masuk ke komisi ada yang aneh juga soal mutasi ini,” tutup Eddy Yatim.
Sementara Anggota DPRD Riau Karmila Sari tak ingin berkomentar banyak. Menurutnya, baik tidaknya proses perombakan susunan pejabat melalui pelantikan dan mutasi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dapat dipantau dari kinerja pejabat-pejabat yang sudah ditetapkan nantinya.
“Kita lihat saja bagaimana kinerjanya nanti. Nantikan kinerjanya juga akan terpantau di Banggar, dan lain – lain” ujar Karmila selaku Ketua Fraksi Golkar.
Disinggung adanya sejumlah pejabat yang harus berpindah posisi meski belum genap satu bulan lalu, baru dilantik, ia menyebut hal tersebut bisa dikatakan cukup lumrah terjadi.
“Saya kira itu hal yang lumrah ya, setiap ada pergantian kepala daerah, beda lagi rombongannya. Saya perhatikan ada yang memang pejabatnya sudah mendekati masa pensiun, kalaupun ada yang tidak, bisa jadi karena beberapa pertimbangan,” paparnya. (alin)
 - Isu mutasi gelombang kedua yang disampaikan Sekdaprov Riau SF Hariyanto dan menyasar pejabat eselon II, membuat suasana birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Riau semakin galau.){kind=link}