Pekanbaru, Nadariau Com – Gabungan aliansi mahasiswa Rohil (GAMARI) yang terdiri dari HPPMP, KOMAR dan SUMUR sepakat akan menyurati kementrian pendidikan selaku pemilik anggaran yang di gelontorkan untuk smps tunas bangsa Rohil tahun anggaran 2021 dan 2022.
Dikatakan Akas dari himpunan pemuda pelajar mahasiswa pasir limau kapas (HPPMP) pihaknya akan menyurati kementrian pendidikan terkait bantuan pendidikan di SMPS tunas bangsa Rohil kepada pemilik anggaran yaitu kementrian pendidikan lantaran anggaran yang mencapai 5,4 Miliar tersebut merupakan anggaran DAK tahun 2021 dan 2022.
Lanjut Akas smps tunas bangsa adalah sekolah yang berada di dalam kawasan HGU (hak guna usaha) milik PT ivomas. Bahkan surat tanah sebagai salah satu syarat bantuan DAK yang di upload di Dapodik adalah surat atau sertifikat tanah atas nama PT Ivomas.
” Hal ini berdasarkan pengakuan Eks Kabid dinas pendidikan Rohil yang membenarkan bahwa terkait tanah sekolah itu dalam kawasan HGU dalam sebuah Vidio,” Ujarnya kepada Media ini Selasa 13 September 2022.
Sementara lanjut Akas di juknis Dak itu juga sudah mengatur bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang harus berdiri di atas tanah milik yayasan, artinya pemberian bantuan DAK ini sudah menyimpang dari juknis yang di buat oleh kementrian pendidikan.
” Apakah ada persekongkolan dalam memberi bantuan yang di duga tidak masuk kretaria dalam juknis ini hal ini di duga tentunya berpotensi merugikan keuangan negara karna penyaluran uang negara tersebut tidak mengikuti aturan yang di buat oleh kementrian itu sendiri,” Pungkasnya.
Hal senada komunitas mahasiswa anak Rokan (Komar) Siin Rajawali menyoroti terkait lemahnya tim verifikasi oleh Pemda melalui dinas pendidikan dan dinas Putr, dalam juknis itu sudah mengatur jika sekolah yang akan mendapatkan DAK itu sebelumnya harus di verifikasi oleh Pemda Rokan Hilir.
” Tentunya ini perlu di pertanyakan objektif dari tim verifikasi karna kami menduga yang terjadi dalam verifikasi ini adalah kongkalikong karna apa dalam Juknis DAK itu sudah mengatur sekolah yang di beri bantuan itu sekolah yang belum memiliki sarana dan prasaran yang berstandar nasional,” Jelasnya.
sementara Sebutnya, bahwa smps tunas bangsa sudah akreditasi A belum lagi tahun 2021 sudah dapat bantuan mencapai 2 miliar lebih artinya dengan status sudah akreditasi A dan dapat bantuan tahun 2021, yang mencapai 2 miliar lebih.
” ini tentu sudah memenuhi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional kenapa tahun 2022 juga masih mendapat anggaran dak mencapai 2,5 miliar hal ini lah yang kami duga ada kongkalikong dengan tim verivikasi dan tentunya ini perlu di telusuri oleh aparat penegak hukum jangan sampai uang negara salah sasaran karna berpotensi merugikan negara,” Tegasnya
Sementara itu, Okta Rinaldi dari aliansi suara mahasiswa Rohil (SUMUR) meminta Kajari Rohil serius dugaan mengusut permainan anggaran DAK SMPS tunas bangsa karena sebelumnya pihaknya sudah melakukan demo sekaligus melaporkan dugaan permainan pemberian DAK smps tunas bangsa kepada kajati Riau.
” Namun hal ini dilimpahkan kepada Kajari, untuk itu Kajari Rohil harus segera mengusut dengan tuntas karena pengakuan pihak dinas kalau surat tanah yang di ajukan berstatus HGU ivomas tentu ini sudah menyimpang dari juknis,” Pintanya
Dia menambahkan, yang patut di periksa adalah dinas pendidikan dan dinas PUTR Rokan Hilir karena menurutnya mereka lah yang memverifikasi sekolah sekolah yang akan mendapat dana dak tersebut.
” jika kasus ini nantinya berjalan di tempat tentunya kami akan gelar aksi lagi agar kajati Riau mengambil alih untuk dilakukan penyelidikan.” Tandasnya.(Olo)***
