Sidang Perdana Praperadilan Jilid ll Dugaan Korupsi Massal DPRD Rohil, KPK Mangkir?

Pekanbaru (Nadariau.com) – Sedianya hari ini tanggal 25 November 2021 sidang praperadilan jilid 2 terkait dugaan korupsi SPPD fiktif massal DPRD Rohil dimulai, dengan agenda membaca permintaan dari permohonan Formasi Riau di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Akan tetapi, sidang praperadilan dengan nomor perkara nomor 18/pen.pid/pra/PN. Pbr dibuka dan kemudian ditunda oleh hakim.

Alasan menunda yaitu, termohon 2 yaitu pimpinan KPK tidak hadir. Dan KPK tidak memberikan alasan apapun atas ketidakhadirannya.

Sedangkan termohon 1 yaitu Kapolda Riau hadir yang diwakili oleh Nirwan dkk. Untuk itu kata hakim, sidang ditunda dan digelar lagi tanggal 16 desember 2021, agar nanti semua termohon yaitu pimpinan KPK dan Kapolda Riau bisa hadir.

Forum Masyarakat Bersih Riau (Formasi Riau) yang diwakili oleh Dr Muhammad Nurul Huda SH MH, menggugat status hukum pengusutan dugaan korupsi massal SPPD fiktif DPRD Rohil di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Sebelumnya sidang Prapid Jilid I telah digelar pada Kamis (8/4/2021) lalu.

Dari informasi yang diterima, Sekretaris Formasi Riau, Heri Kurnia SE pada hari Kamis (21/10/21) lalu sekira pukul 14.52 WIB telah mendaftarkan gugatan Praperadilan jilid II ke PN Pekanbaru, Riau.

“Kami telah mohonkan pemeriksaan Pra-Peradilan tidak sahnya penghentian penyidikan dugaan korupsi SPPD fiktif massal diduga dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2017,” kata Heri.

“Formasi Riau tak akan berhenti mempraperadiland kasus ini sampai diproses dan demi keadilan,” sambung Direktur FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, akademisi yang akrab disapa Dr Huda dengan lugas.

Seperti yang diketahui, pengusutan dugaan korupsi SPPD fiktif massal DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Riau periode 2014 – 2019 yang dilakukan Polda Riau setidak-tidaknya telah dilakukan sejak awal tahun 2018.

Namun sampai saat ini tidak ada yang substansial. Padahal, ada dugaan dugaan korupsi SPPD fiktif diduga mencapai Rp 9 miliar lebih.

“Menurut informasi yang beredar di media, pengusutannya masih tahap penyidikan, dan belum ada proses lanjutan yang berarti,” tutup Dr Huda. (af)