Anggota DPRD Meranti Pertanyakan Bantuan Keuangan ke PMDDUK Capil Riau untuk Daerah

Meranti (Nadariau.com) – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, mempertanyakan Bantuan Keuangan Provinsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Meranti, ke Dinas PMDDUK CapiL Provinsi Riau, di Pekanbaru beberapa pekan lalu.

“Pertemuan itu dalam rangka Kunjungan Kerja. Maksudnya untuk konsultasi terkait Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa di Kepulauan Meranti,” kata Wakil Ketua DPRD Meranti H Khalid Ali, Ahad (18/4/2022).

Khalid dari Politisi PDI Perjuangan yang juga memimpin Kunker tersebut, menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu rombongan Komisi I bertemu dengan Sekretaris Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, yaitu Apandi, beserta jajarannya.

“Rapat Kunjungan Kerja yang berlangsung tersebut, dibuka oleh Sekdis PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, yang selanjutnya diikuti oleh sesi dialog dan Tanya jawab antar Komisi I dengan Pihak DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD beserta Anggota Komisi I secara umum menanyakan terkait apa-apa saja Bantuan Dana oleh Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Desa yang mesti dijemput oleh Pemerintah Desa.

Dana-Dana apa saja yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi untuk pemberdayaan masyarakat desa, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Desa.

Dijelaskan Khalid, Pihak Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau menanggapi bahwa untuk saat ini dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi yang juga turut terdampak oleh Covid 19, Pemerintah Provinsi Riau hingga kini hanya menganggarkan bantuan keuangan khusus (BKK) saja dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Desa.

Terkait mekanisme pengelolaan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Desa, Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau baru saja menyelesaikan Juknisnya, dan nantinya akan dibagikan ke Pemerintah Kabupaten untuk diteruskan ke Pemerintah Desa.

Untuk tahun 2021, kembali Pemerintah Provinsi Riau memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada seluruh desa Se Provinsi Riau dengan jumlah sekitar 100 Juta Rupiah per Desa.

“Hal ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur Riau dalam membuat kebijakan yang langsung menyentuh ke Desa-Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Bumdes.
Disela-sela itu juga,” jelas Khalid.

Wakil Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Meranti, Pauzi, SE Praksi Golkar Menyampaikan bahwa sempat menanyakan terkait sejauh mana proses penyelesaian persoalan salah satu desa di Kepulauan Meranti yang bermasalah dalam mengelola bantuan keuangan tersebut.

“Yang intinya kami menyampaikan permohonan agar Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau kedepan memberi perhatian lebih dalam penganggaran program kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa Di Kepulauan Meranti,” tegas Pauzi SE.

Ia berharap, dengan mengingat Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau yang masih mengejar ketertinggalan dari Kabupaten lainnya salah satunya lewat pembangunan di desa-desa tentunya. (bom)