Tahun 2020, LPMP Riau Raih SAKIP A dengan Realisasi Kegiatan 96,36 Persen

Pekanbaru (Nadariau.com) – Realisasi kegiatan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 96,36 persen. Besaran anggaran di LPMP tahun ini setelah dua kali revisi sebesar Rp 24 miliar.

“Dimasa pandemi covid realisasi seluruh kegiatan di LPMP Riau sebesar 96,36 persen. Capaian realisasi sangat luar biasa melebihi target yang kita patok diatas 95 persen diakhir november lalu. Namun, jumlah ini naik hingga diangka 96, 36 persen,” kata Kepala LPMP Provinsi Riau, Yudi Nurman, Kamis (7/1/2021).

Pencapaian progres yang cukup tinggi ini menandakan kinerja yang dilakukan oleh pegawai di LPMP Riau sangat bagus. Ini juga dibarengi dengan diperolehan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2020 dengan nilai A.

Dengan diperolehnya SAKIP A membuktikan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasilnya sangat memuaskan.

“Jadi lengkaplah sudah hasil progres yang kita dapatkan tahun ini. Jumlah realisasi yang tinggi dan LPMP juga memperoleh SAKIP A. Ini capaian yang luar biasa dan harus kita pertahankan dan kalau perlu kita tingkat lagi,” kata Yudi.

Yudi juga menambahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 yang telah terima LPMP Riau sebesar Rp 25 miliar. Jumlah ini bisa saja naik sebab masih menunggu hasil evaluasi oleh Kemeterian.

“Sekitar tanggal 21 Januari ini DIPA baru turun. Saya belum tahu, apakah ada kenaikan atau atau tidak. Infonya sekitar 21 Januari. Ya, kita tunggu saja,” kata Yudi.

Mengenai kesiapan belajar dimasa pandemi covid, Yudi menghimbau kepada satuan pendidikan agar menginfomasikan kesiapan belajar melalui laman yang sudah disediakan. Berdasarkan data yang dipublis oleh Kementerian, baru 43 persen sekolah yang menginformasikan kesiapan belajar.

“Saya harapkan kepada sekolah di Riau dapar melaporkan dan menginformasikan kesiapan belajar pada link yang sudah ditentukan. Pasalnya, secara nasional baru 43 persen,” kata Yudi. (bud)