Pekanbaru (Nadariau.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2021 disahkan Senin 30 November 2020. Pengesahan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Riau beragendakan penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau T.A 2021 sekaligus persetujuan Dewan & pendapat akhir Kepala Daerah.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto serta dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Selain itu hadir juga para pimpinan fraksi di DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Dalam Paripurna tersebut, disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau diwakili oleh Sugeng Pranoto, diketahui besaran APBD Provinsi Riau 2021 adalah berjumlah Rp 9,132 T.
Dalam penyampaiannya, Sugeng menyebut bahwa ada sejumlah item belanja yang mesti digunakan secara bijak oleh Pemprov Riau.
Termasuk juga sejumlah catatan dari fraksi di DPRD Riau agar dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh seluruh OPD yang ada. Agar seluruh OPD dapat menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan fraksi-fraksi di DPRD Riau.
Dalam pemaparannya, Banggar DPRD Riau merekomendasikan sejumlah proyeksi pemaksimalan pajak guna mendongkrak pendapatan daerah. Diantaranya pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, konsumsi bahan bakar minyak, lahan parkir dan kantin.
“Dalam membelanjakan APBD, Organisasi Penyelamatan Daerah (OPD) menindaklanjuti saran dan catatan penting yang disampaikan oleh DPRD Riau,” kata Sugeng.
Dalam pandangan akhir Kepala Daerah, Gubernur Riau, Syamsuar menyebut penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2021 memperhatikan hal-hal yang terkait dengan penanganan dampak Covid-19.
Selain itu, dalam menyusun APBD Riau 2021 pemerintah berpedoman terhadap lima skala prioritas. Di antaranya pengembangan industri, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing.
“Kondisi pandemi saat ini, membuat penyusuan APBD tentunya tidak akan lepas dari penanganan covid-19 baik dari sisi kesehehatan dan ekonomi di antaranya yaitu pencegahan dan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Syamsuar.
Maka dari itu, Syamsuar berharap agar realisasi pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga, pembangunan yang dirancang melalui anggaran APBD mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat Riau.
Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan, memang ada penambahan jumlah APBD dibanding yang telah disepakati dalam kebijakan umum anggaran (KUA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS). Di mana, pada KUA-PPAS disepakati total rencana APBD sebesar Rp9,032 triliun.
Namun setelah adanya pembahasan final, total APBD mengalami kenaikan sebesar Rp100 miliar. Sehingga tota APBD 2021 berjumlah Rp9,132 triliun. “Ada penambahan dari sektor pembiayaan. Artinya itu penerimaan pembiayaan sisa Silpa 2020. Asumsi kami hitungannya sekitar Rp100 miliar,” terang Hardianto. (Advetorial)
