DPM Bersama HIPMA HTN FH Unilak Diskusikan UU Omnibus Law Melalui Webinar Nasional

Pekanbaru (Nadariau.com) – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH Unilak bersama HIPMA HTN FH Unilak, mengadakan webinar terkait dengan pengesahan Omnibus Law yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.

Acara yang bertema “Omnibus Law dari berbagai persfektif “ ini dihadiri oleh pemateri yang luar biasa. Diantaranya Prf. Dr. H.M. Buyso Muqoddas, M.Hum (Pimpinan Pusat Muhmadiyah), Dr. Elviriadi, S.Pi., M.Si (Pakar Lingkungan Riau), Dr. Eddy Asnawi, S.H.,M.Hum (Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Riau), Arip Yogiawan (Ketua bidang jaringan dan Kampanye YLBH), Dewi Sartika (Sekjend Pembaharuan Agraria).

Acara yang dipandu dari gedung II FH Unilak ini juga dihadiri 85 peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Senayan, menimbulkan polemik besar ditengah – tengah masyarakat terutama bagi para buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan.

“Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Omnibuslaw ini adalah produk hukum yang sangat kontroversial ditengah masyarakat. Maka karena hal inilah kami menaja webinar ini,” ujar Aris Masduki Ketua Umum DPM FH Unilak.

Menurut Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Riau Dr. Eddy Asnawi, SH., M.Hu mengatakan baru pertama kali dalam proses pembentukan dan pengesahan mengalami reaksi penolakan yang begitu besar dari berbagai kalangan masyarakat.

Bagaimana tidak, apabila mengacu kepada UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Legalitas dari Konsep Omnibus Law tidak diatur kepada asas legalitas, maka konsep ini tidak memiliki landasan hukum.

Menurut Prof Busyro Muqoddas bahwa Omnibus Law UU Ciptakerja merupakan tagihan dari rentenir yang berjasa pada Pemilu tahun lalu yang mengakibatkan pemaksaan kehendak untuk mengesahkan UU CiptaKerja.

Menurut Roni Sepetian investasi dan UU Cipta Kerja bukan jawaban atas pengangguran. Ditegaskannya bahwa mau kerja atau merdeka.

Dalam kesimpulan acara ini kedua organisasi mahasiswa DPM dan HIPMA HTN menyatakan sikap, pertama menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja atas dasar perancangannya yang dianggap cacat formil. Disebabkan karena tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jo UU No 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja atas dasar adanya pasal Bank Tanah yang dinilai sebagai skemamonopoli Negara (dalam hal ini pemerintah) dalam hak pengelolaan tanah.

Hal ini didasarkan padaPasal 129 ayat (1) yang berbunyi, tanah yang dikelola oleh bank tanah diberikan hak pengelolaan.

Pasal 129 ayat (2) yang berbunyi Diatas HPL Bank Tanah dapat diterbitkan HGU, HGB, dan HP, danPasal 138 ayat (5) yang berbunyi, dalam HGU, HGB dan HP telah berakhir, tanahnya menjadi HPL atau asset bank tanah.

Ketiga mendukung untuk segera membatalkan pemberlakuan Omnibuslaw UU Cipta Kerja. Karena diduga produk hukum ini adalah “Tagihan Politik Kaum Oligar Terhadap Pemerintahan Indonesia”.

Keempat mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk segera menerbitkan Perppu mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Karena sampai saat ini pengesahannya menimbulkan banyak gejolak ditengah masyarakat diberbagai elemen. (olo)